Berikut reaksi Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bobby Nasution soal siswa di Medan ditahan duduk di lantai karena tidak membayar biaya kuliah.
Sekitar beberapa hari yang lalu, Bobby Nasution turut mengenalan tanggapan atas skandal tersebut.
Dalam kata-kata yang disampaikannya, Bobby mengakui telah mengeluarkan teguran kepada sekolah dalam kasus ini, karena, seperti kata dia, masalah ini menyangkut keamanan manusia.
Pada Senin (13/1/2025), Bobby mengatakan, “Ini kan masalah kemanusiaan, (jika kami) melaporkan ke sekolahnya walaupun dengan administrasinya karena ini sekolah swasta,”.
Lebih lanjut, Bobby meminta agar orang tua kepada Pemkot Medan untuk melaporkan jika mereka mengalami masalah biaya pendidikan anak-anak mereka.
Agar, lanjut dia, Pemkot Medan juga bisa memberikan solusi terkait biaya pendidikan anak-anak ini nantinya.
Bobby juga menyebutkan, pemerintah Kota Medan juga akan memfasilitasi anak-anak untuk masuk sekolah negeri tanpa ada biaya apa pun.
“Saya langsung dipasang di sekolah negeri, langsung saya diterima di sekolah negeri, tanpa ada biaya apapun,” kata Bobby.
Beberapa waktu yang lalu, sebuah berita viral di media sosial tentang seorang siswa SD yang diperintahkan oleh gurunya untuk duduk di lantai karena ia belum membayar biaya SPP-nya.
Siswa bernomor induk MI ini melaporkan tidak membayar biaya SPP selama tiga bulan sejumlah Rp 180.000.
Ibu dari MI, Kamelia, mengakui belum sanggup membayar biaya SPP karena dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BOS KIP (Bantuan Ibu Papis Kepiting) belum pernah diterima.
Karena ia biasanya mengandalkan bantuan dana BOS atau KIP untuk biaya pendidikan anaknya.
Pesan Menyoal Menteri Pendidikan Dasar
Menteri Pendidikan Menengah dan Dasar, Abdul Mu’ti, juga menyatakan pendapatannya atas kontroversi tersebut,
Abdul Mu’ti mengatakan bahwa perilaku guru tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan dan sosial.
“Saya menilai tindakan guru yang meminta siswa yang belum membayar tunai untuk belajar di lantai itu tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan dan juga tidak sejalan dengan semangat sosial,” ujar Abdul Mu’ti di Kantor Kemenddiknas, Jakarta, Senin (09/02/2023).
Ia minta guru tidak melakukan disiplin siswa dengan cara tersebut.
Menurutnya, pendidikan harus menghargai semua pihak, termasuk guru dan siswa.
Akan lebih baik jika nanti sekolah, baik negeri maupun swasta, tidak menggunakan metode untuk mendisiplinkan siswa sehubungan dengan disiplin akademik ataupun disiplin administrasi yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan.
“Pendidikan ini harus menjadi proses yang menghargai, menghargai siswa, menghargai guru dan menghargai ilmu,” katanya.
Organisasi Urusan Pendidikan Persatuan Islam “Muhammadiyah” mengungkapkan penyebab masalah ini melibatkan sekolah-sekolah swasta yang menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sebagian muridnya yang menerima Program Inspirasi Pendidikan (PIP).
Menurut Abdul Mu’ti, masalah administrasi pendidikan tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara yang tidak produktif.
Seharusnya masalah-masalah administrasi pendidikan itu diselesaikan dengan cara-cara yang menghasilkan dampak positif.
Jadi, ada solusi yang lebih manusiawi, tidak seperti itu.
Padahal, Abdul Mu’ti mengaku mendapatkan kabar dari Badan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan atas Bencana Keлагаan Sumatera Utara bahwa masalah ini sudah selesai.
Permasalahan ini, kata Abdul Mu’ti, terjadi karena miskomunikasi antara guru kelas dengan kebijakan yayasan.
Abdul Mu’ti juga mengatakan bahwa siswa itu tidak memiliki masalah dengan gurunya.
Bahkan guru itu memang idolanya anak itu sebenarnya. Sehingga setelah peristiwa itu menyebar luas di media sosial, informasi dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatra Utara menyampaikan bahwa masalahnya telah diselesaikan dan sudah ada kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
)
