Pemerintah Palestina menanggapi kemudahan di Yahudi karena tercapainya perjanjian pertahanan dan perhentian tembakmenembak antara Hamas dan Israeli.
Presiden Pihak Berkuasa Palestina (PA) Mahmoud Abbad menekankan kesiapannya untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas Gaza, Jumat (17 Januari 2025).
Pelepasan bersenjata (gencatan senjata) yang disepakati oleh Hamas dan Israel diumumkan oleh para mediator pada Rabu (15 Januari 2025).
Itu semakin jelas setelah Kabinet Keamanan Israel memutuskan menyetujui gencatan senjata dan pembebasan sandera.
Dokter Palestina, Mohammed Dahlan, juga mengungkapkan tegarnya terhadap serangan-israel terhadap Gaza dan mengatakan: “Saya berharap bahwa kebenaran dan keadilan akan menang dan bahwa hak-hak rakyat Palestina akan diakui oleh dunia Internasional.”
.
PA mengungkapkan keprihatinan dalam menangani kembalinya warga Palestina yang dipaksa pindah untuk kembali ke rumah mereka.
Juga untuk mengembalikan layanan seperti air, listrik, dan juga mengurus serebongan serta mengawasi rekonstruksi.
PA yang kelompoknya kebanyakan terdiri dari Partai Fatah sebelumnya memimpin Gaza hingga 2007.
Mereka harus meninggalkan wilayah tersebut setelah Hamas memenangi pemilihan legislatif pada tahun 2006.
Sejak itu, HAMAS memimpin Gaza, dan PA memimpin Tepi Barat yangdiduduki oleh Israel.
Pemutusan bersenjata antara Hamas dan Israel akan mengakhiri peperangan yang telah berlangsung selama 15 bulan.
Konflik di Gaza terjadi setelah tindakan militer Hamas terhadap Israel yang menyebabkan 1.200 orang meninggal dunia dan menyandera 250 orang pada 7 Oktober 2023.
Serangan balasan Israel yang diklaim untuk membajakurkan Hamas telah mengakibatkan kehilangan lebih dari 45.000 jiwa.
