“Saya tidak berencana membuka. Saya memanfaatkan apa yang sudah ada secara lestari,” ujar dia melalui aplikasi WhatsApp pada Senin, 6 Januari 2025.
Bambang Hero mengungkap itu saat diminta tanggapannya tentang pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan perluasan perkebunan kelapa sawit karena produknya yang sangat strategis di dunia. Prabowo meminta jangan takutkan tentang kecaman deforestasi karena kelapa sawit dianggapnya juga memiliki daun sehingga juga berperan menyerap karbondioksida di udara.
Bambang Hero dikenal sebagaimana orang yang ahli lingkungan dan ahli bagi kebakaran hutan. Ia telah berulang kali menjadi saksi ahli untuk pemerintah dengan menggunakan keahliannya. Salah satunya adalah ketika menaksir kerugian negara sebesar Rp 271 triliun dalam kasus korupsi tata niaga timah.
Bambang Hero menanggapi pernyataan Prabowo soal sawit pada akhir tahun lalu seperti jawaban Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Menurutnya, menteri tersebut menyadari hutan bukan saja sebagai cadangan pangan, bahkan juga sebagai sumber energi dan air.
“Yang dimaksudkan adalah untuk memaksimalkan fungsi hutan mencapai swasembada pangan tanpa harus melakukan deforestasi,” bunyi pesan yang diterima Bambang Hero dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Terpisah, Profesor Kehutanan lainnya dari IPB, Sudarsono Soedomo, memaparkan 120 juta hektare kawasan hutan dengan berbagai penggunaan di Indonesia. Menurut dia, sekitar 30 juta hektare di dalamnya bukanlah kawasan hutan yang bisa digunakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Di area itu, Sudarsono mengatakan, “mengurangi kawasan hutan bukan berarti secara otomatis deforestasi.”
Menurut pandangan Dr. Erekso Hadiwijoyo, seorang dosen di Fakultas Kehutanan Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, deforestasi adalah hilangnya hutan yang dialihfungsikan menjadi area lain, misalnya perkebunan kelapa sawit.
Jika itu terjadi, ia mengingatkan, berbagai risiko kemungkinan dihadapi. Mulai dari menurunnya kualitas lingkungan sampai datangnya banjir dan longsor tanah.
Risiko lain mungkin dihadapi adalah gagal panen dari kebun sawit itu sendiri. Menurut salah satu lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB), tidak ada jaminan bahwa sawit bisa dipanen secara total.
“Jika panenan gagal, harganya hanya Rp 500 per kilogram. Ini sungguh ganjil kalau membandingkan bila dilihat dari dampak lingkungan karena perubahan lahan itu,” kata Erekso.
Karena itu, Erekso menyarankan pemerintahan Prabowo untuk melakukan penyelidikan mendalam sebelum menentukan rencana untuk menambah area perkebunan sawit. Dia juga lebih menyarankan pemerintah untuk menggunakan potensi perkebunan sawit yang sudah ada secara maksimal.
Pilihan Editor:
