Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Jumat siang (2/5/2025) di Aula Kantor Bappeda Inhil. Rapat ini dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Inhil, Junaidy, serta dihadiri oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Inhil dan tamu undangan lainnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Inhil, Sudiro, memaparkan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Tembilahan pada April 2025. Ia menjelaskan bahwa inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga di sebagian besar kelompok pengeluaran.
“Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga di hampir seluruh kelompok pengeluaran, terutama pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 17,96 persen,” ujar Sudiro. “Namun demikian, kami juga mencatat adanya deflasi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,38 persen, serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,18 persen.”
Sudiro juga menyampaikan bahwa inflasi month-to-month (m-to-m) pada April 2025 sebesar 0,9 persen, sedangkan inflasi year-to-date (y-to-d) mencapai 3,26 persen.
Berdasarkan data resmi BPS, Tembilahan mencatatkan inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 3,4 persen dengan IHK sebesar 109,37, menjadikannya kota dengan inflasi tertinggi di Provinsi Riau pada April 2025.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Inhil, Junaidy, menyatakan, “Kami akan terus melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait untuk mengendalikan inflasi di daerah ini. Upaya-upaya konkret akan segera dilakukan demi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat.”
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah ini diharapkan dapat memberikan arah dan langkah-langkah strategis dalam menangani masalah inflasi yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, BPS, dan seluruh instansi terkait, diharapkan inflasi dapat ditekan dan stabilitas harga tetap terjaga.