Pemerintah Provinsi Riau membuka seleksi calon Komisaris dan Direktur PT Sarana Pembangunan Riau (Perseroda) untuk tahun 2026. Langkah ini diambil untuk menghadirkan figur profesional yang dapat meningkatkan kinerja dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Panitia Seleksi yang dipimpin oleh M. Job Kurniawan menjelaskan bahwa proses seleksi akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018. Regulasi ini menjadi dasar dalam penyusunan mekanisme, persyaratan, dan tahapan seleksi.

Seleksi ini terbuka bagi kandidat yang memenuhi kriteria baik dari internal pemerintahan maupun masyarakat umum. “Kami mengundang putra-putri terbaik untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam memajukan PT Sarana Pembangunan Riau,” ujar M. Job Kurniawan pada Jumat (27/3/2026).

Posisi Komisaris ditujukan bagi Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang memiliki integritas, pengalaman, dan kemampuan kepemimpinan yang kuat. Calon juga harus memenuhi persyaratan administratif seperti pendidikan minimal S1, usia maksimal 60 tahun, serta tidak memiliki rekam jejak hukum maupun keterlibatan dalam politik praktis.

Sementara itu, posisi Direktur terbuka bagi masyarakat umum dengan kualifikasi tertentu. Pelamar diharuskan memiliki pengalaman manajerial minimal lima tahun, memahami tata kelola perusahaan, serta memiliki kapasitas kepemimpinan yang mumpuni. Batas usia yang ditetapkan berkisar antara 35 hingga 55 tahun, dengan latar belakang pendidikan minimal S1 dan bebas dari catatan pidana yang merugikan keuangan negara atau daerah.

Panitia seleksi menjamin bahwa seluruh tahapan seleksi akan dilaksanakan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pimpinan perusahaan daerah yang kompeten dan mampu menghadirkan inovasi serta meningkatkan daya saing perusahaan.

Diharapkan melalui seleksi ini, PT Sarana Pembangunan Riau dapat semakin berkembang sebagai motor penggerak ekonomi daerah dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Provinsi Riau ke depan.