) di lima wilayah Jakarta yang gagal dilantik, pada Senin (6/1) mendatangi ruang Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di lantai 7 Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Beberapa kandidat politik mengeluh tentang permasalahan yang dialami terkait dengan proses pemilihan calon santri peserta delegasi, dicurigai ada tipu muslihat yang terkait kepentingan politik dari sekelompok oknum tertentu.
Sekarang, Belanda diputuskan tak bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung negara itu.
“Segera akan diajukan gugatan ke Mahkamah TUN, dan telah terdaftar,” kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD DKI Jakarta, M.Fuadi Luthfi di Jakarta, Senin (6/1).
Pemimpin Kelompok Praja (Dekot) Kota Manado Bisa Dipanggil Paksa
.
Seperti kata dia, hasil penilaian yang tidak dapat diakses, adanya temuan calon DEKOM (Dukungan Pendiri Komisi Penyelenggara Pemilu) yang nilaiannya berada di peringkat bawah hasil penilaian tim seleksi di KPU (Komite Pemilihan Umum) namun dilantik, track record DEKOM terpilih pernah bermasalah secara sosial di masyarakat dan kebocoran nama-nama DEKOM yang akan dilantik jauh sebelum pelantikan digelar.
“Menurut aduan dari masing-masing calon dekot itu. Komitmen fraksi PKB di DPRD DKI Jakarta akan terus melakukan pendampingan hingga persoalan ini selesai,” kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu.
Sementara itu, dalam hal proses di DPRD DKI, idealnya sih, bugil Fuadi, penetapan calon wali kota melalui pendalaman di komisi A, yang akan direkomendasikan kepada pimpinan DPRD dan diumumkan oleh Wakil Gubernur.
FKBK Tolak Penetapan Dekat Jakarta, Ini Alasannya
“Dalam prosesnya ternyata diputuskan secara tiba-tiba dan dilantik sendiri. Inilah yang kemudian menimbulkan polemik dengan teman-teman Komisi A. Karena penetapan itu tidak melalui prosedur yang lazimnya ada,” ujar dia.
Dengan itu, diharapkan asisten pemerintahan bekerja jujur dan transparan supaya tugas dan amanah yang dianugerahkan bisa dirasakan tanggung jawabnya.
“Jangan sampai keputusan ini membuat beberapa pihak merasa dirugikan. Menurut saya, keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan agar Jakarta menjadi lebih baik, lebih adil dan lebih baik di masa depan, sehingga program pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi Jakarta,” katanya.
Dewan Kota Mariupol: Ini Pembantaian Massal Pada Rakyat Ukraina