( MBG ) di 190 titik yang terjebak di 26 provinsi pada Senin, 6 Januari 2025. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa, dalam rangka Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG akan menyentuh tiga juta penerima manfaat.
Serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus menambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.
“Angka tersebut terus bertambah secara bertahap sampai mencapai tahun 2029, target 82,9 juta penerima manfaat dapat tersedia,” sebut Hasan Nasbi dalam keterangan resmi, Minggu, 5 Januari 2025.
Dapur MBG yang siap dioperasikan. Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.
Selain memastikan kecukupan gizi di dalam setiap porsi Makanan Bersama Gizi, SPPG (Satuan Pengelolaan Pangan dan Gizi) juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap dapur MBG dengan ketat.
“BGN berkomitmen untuk mengurangi limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, wadah penyajian dirancang menggunakan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan kembali,” kata Hasan.
Pemerintah memprioritaskan persiapan Dapur MBG agar layanan dapat berjalan seefektif mungkin. Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin ini, dan akan terus bertambah setiap harinya. Hasan mengatakan, pemerintah menargetkan sebanyak 937 Dapur MBG dapat mencapai status siap pakai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.
Hasan mengatakan, 140 UMKM telah terlibat dalam program rantai pasok MBG, dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat. Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah dalam proses seleksi. Pemerintah telah memastikan bahwa tidak ada biaya registrasi dalam proses pencatatan mitra kerja.
Menurut Hasan, keadaan perekonomian lokal secara signifikan lebih baik, sebab program MBG melibatkan petani, peternak, dan UKM setempat. Dinamika kolaborasi lintas sektor diharapkan banyak terjadi. Unit usaha di daerah kedepan bisa berjalan efektif, yaitu warga koperasi, BUMDes, kopontren, dan lain-lain.
“Selain untuk manfaat penerima, program MBG juga akan menjadi pergerakan ekonomi yang luar biasa. Diharapkan semua pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat positif dari program ini,” kata Hasan Nasbi.
Anggaran
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025 menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini ditujukan untuk memberikan asupan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik negeri, kejuruan, maupun keagamaan.
Sebelumnya, Ketua Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa program “Makan Bergizi Gratis” akan dipecahkan pada Senin, 6 Januari 2025. Program ini yang telah dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto akan dioperasikan di berbagai wilayah di Indonesia sejak tanggal tersebut.
“Sedang dalam proses persiapan di seluruh Indonesia. Untuk yang tanggal 6 sudah siap,” kata Dadan kepada Tempo, pada Rabu, 1 Januari 2025.
Namun, Dadan belum mau menjelaskan lebih detail, termasuk lokasi titik-titik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Dia mengatakan akan melaporkan dahulu kepada Prabowo, baru menyampaikannya ke publik. “Aku lapor Presiden dulu,” ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan dikurangnya bantuan makanan bergizi gratis dari Rp 15 ribu menjadi Rp 10 ribu per anak dan ibu hamil. Kepala negara percaya bahwa anggaran tersebut cukup untuk kebutuhan-kebutuhan di daerah.
Prabowo menyampaikan hal tersebut setelah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi pasca-rapat terbatas di kantor presiden, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 29 November. Jenderal TNI Purnawirawan ini menyatakan bahwa makan bergizi gratis merupakan tambahan kesejahteraan bagi rakyat.
berkontribusi dalam tulisan ini.
SPPG Palmerah Jakarta Akan Siapkan 2.987 Porsi Makan Bergizi Gratis Besok
