Presiden Prabowo Subianto melarang pembetukan lahan persawahan menjadi pemukiman.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, dan Kota di Fairmont Jakarta, Selasa (14/01/2025).
“Sangat banyak(pun) rumah yang didatangkan dari dalam negeri, ada juga yang dari luar negeri. Kita (pun) menghargai (keyakinan itu), tapi saya (apakah) ada yang sadar bahwa seluruh (bangunan itu) berasal dari gugusan marga bukit?” – Fachri
Tentu saja, pemerintah memiliki program swasembada pangan yang tentu memerlukan jatah sawah yang luas.
Fahri juga menyebutkan ada proyek perumahan milik perbankan yang sebagian besar pembangunannya mengubah lahan sawah, sehingga perlu dievaluasi.
“Karena sawah itu mudah untuk didapatkan, petani juga tidak memiliki posisi untuk berbicara. Jadi, jika tanahnya ditawar murah, mudah untuk dijual, setelah dijual, mereka harus berusaha menemukan cara untuk membangun rumah,” kata Fahri.
Meskipun sawah itu kaya akan kandungan gizi, namun tidak cocok untuk digunakan dalam pembangunan bangunan.
“Aku pernah memimpin tim untuk memantau rekonstruksi gempa di Lombok Utara, yang berkekuatan 7 skala richter, bertuah itu hampir semua rumah hilang karena konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang stabil,” kata Fahri.
Karena itu, Fahri merasa bahwa konsep bangunan yang berkelanjutan sangat penting diterapkan untuk rumah.
“Karena kami juga ingin bahwa apa yang kita bangun ini adalah untuk suatu waktu dan masa depan,” tutur Fahri.
