-Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana membangun pendidikan umum untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu dan termiskin.
.
“Maka apa reaksi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) terhadap rencana ini?
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan, ide sekolah rakyat berasal dari Presiden Prabowo setelah ia menerima data tentang kondisi kemiskinan masyarakat Indonesia yang menyebabkan putus sekolah.
, Kamis (16/1/2025).
“Menurut data-data kemiskinan kronis itu, ternyata banyak warga kita yang miskin parah hingga berhenti sekolah, sehingga pasti tidak dapat melanjutkan sekolah. Berdasarkan alasan itu, sejak saat itu, Pak Prabowo dalam hal ini menciptakan ide untuk mendirikan sekolah rakyat,” kata anggota DPR dari Fraksi PKB itu.
Menurut pengakuannya, sekolah rakyat yang diajukan ini akan ditujukan kepada masyarakat golongan yang sangat miskin di Indonesia.
Sistem pendidikan yang menawarkan penginapan bagi peserta didik tersebut, dan berada di bawah Perlindungan Kementerian Sosial.
Lebih lanjut, Lalu menjelaskan bahwa sekolah rakyat ini akan menggunakan sekolah yang sudah tidak berfungsi lagi atau balai pelatihan, bukan membangun yang baru.
“Dengan konsep sekolah rakyat ini tidak akan dibangun lagi, tetapi akan menyesuaikan menggunakan sekolah-sekolah yang belum berfungsi lagi, juga penggunaan balai-balai pelatihan yang sudah ada hari ini,” kata Lalu.
Dia juga menegaskan bahwa sekolah rakyat masih merupakan proposal dan belum menjadi kebijakan resmi.
“Itu belum merupakan kebijakan resmi, wacana yang sedang dilakukan pendalaman, dan dilakukan kajian,” katanya.
Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti kurang sependapat dengan sekolah rakyat.
Pertama, Retno menyoroti dampak sosial dari sekolah rakyat yang mungkin akan menciptakan “kelas menengah khas untuk mantan atlet”.
“Meskipun niatnya mungkin tidak untuk menciptakan kasta, namunakhirnya jadi suma kasta, dan dampaknya adalah sebagai berikut,” katanya.
Menurutnya, tidak mudah dilakukan dan memerlukan biaya yang tidak sedikit.
“Mungkin tidak bisa dihindari, kita harus membangun gedung-gedung, ruang parkir, kamar mandi, dan fasilitas lainnya. Jadi ini memang bukanlah hal yang mudah,” pungkasnya.
Saya bertanya kepadaunuz, anak ini ada seberapa tahun lagi harus menempuh jenjang pendidikan di sekolah kurang mampu (rakyat). Pak, jika anak ini melanjutkan pendidikan dasar, maka negara harus mengcover untuk paling tidak 12 tahun, tapi sekarang sudah diperpanjang menjadi 13 tahun. Jadi selama 13 tahun itu, harus ada bantuan dana dari pemerintah.
Jadi, pikirannya dimulai dari anak kelas 1 SD contohnya, yaitu berarti 12 tahun dalam tanggungan negara, ini merupakan biaya yang cukup berat.
.
Dia mengatakan, daripada membuka sekolah rakyat, lebih baik menambah sekolah negeri agar akses pendidikan lebih luas, termasuk bagi siswa yang tidak mampu.
“Lebih baik membuat sekolah negeri baru, ditambah sampai kurangnya yang sekarang. Menurut saya saja, terutama SMA dan SMK, memang kita kurang,” katanya.
“Paling tidak bisa membuat program satu kecamatan satu SMA, itu mungkin bisa sangat membantu,” katanya.
Retno melanjutkan, penambahan jumlah sekolah negeri dapat meningkatkan akses pendidikan lebih luas bagi anak-anak di Indonesia.
“Ia menuding bahwa lamanya sekolah anak Indonesia hanya 7,5 tahun ini maka anak itu tidak lulus SMP,” terangnya.
“7,9 itu berarti kita hitungnya seperti SMPSPN saja, karena minimal 9 tahun sudah menyelesaikan SD, jadi yang lulus tentunya dari SD. Nah, dengan menambah SMP negeri di kabupaten dan kota, serta SMA dan SMK negeri di setiap kecamatan, menurut pendapat saya itu lebih kuat dari pembuatan sekolah rakyat,” kata Retno saat wawancara terkini.
