Menggunakan dana pribadinya untuk mendanai program makanan gratis yang seimbang, ini menimbulkan kritik dari sejumlah ekonom. Mereka khawatir langkah ini tidak transparan dan bisa menciptakan konflik kepentingan.
Nuri Ikawati, peneliti Kebijakan Publik dari Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), menjelaskan bahwa Prabowo sebelumnya juga pernah menggunakan dana pribadinya untuk kegiatan-kegiatan seperti Retret Kabinet Merah-Putih.
Nasib Rp 100 ribu diberikan kepada warga di Desa Babakan Karet, Cianjur, oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, lewat tangan.
Namun, menurut Nuri, penggunaan uang pribadi untuk program makan gratis justru dinilai kurang transparan, meskipun tujuan besarnya baik.” Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya mengutamakan penggunaan anggaran pemerintah agar lebih mudah diawasi dari segi transparansi dan akuntabilitas.
“Negara harus menjunjung prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menempatkan penggunaan budget pemerintah sebagai prioritas,” kata Nuri.
Meskipun bertujuan baik, penggunaan dana pribadi dalam program ini perlu kajian lebih mendalam agar tidak menciptakan preseden yang membingungkan dalam pengelolaan keuangan publik. Apalagi, program makanan bergizi gratis akan melibatkan berbagai mitra penyelenggara dari sektor lain, yang berisiko menimbulkan penyimpangan pada proses seleksi mitra.
“Mereka (publik) juga harus mendapatkan penjelasan mengenai alokasi anggaran untuk makanan bergizi gratis, dari biaya operasional sampai biaya produksi per porsi makan yang merepresentasikan status gizi yang seimbang,” kata Nurliya.
Tentu saja, Nur mengingatkan bahwa jika terdapat realokasi anggaran dari program lain yang strategis untuk mengisi kekurangan anggaran untuk makanan bergizi gratis, pemerintah wajib memberikan pembelaan atas perubahan prioritas anggaran tersebut kepada publik.
Potensi Konflik Kepentingan
Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) juga mengecam penggunaan dana pribadi Prabowo. Sekaligus peneliti Celios, Muhammad Saleh, mengatakan, “Penggunaan dana pribadi untuk program negara berisiko menciptakan konflik kepentingan, terutama jika dana tersebut digunakan untuk kepentingan politik atau citra pribadi.”
“Penggunaan dana pribadi untuk membiayai program pemerintah dapat melemahkan prinsip checks and balances dalam pengelolaan keuangan negara,” kata Saleh. Ia menjelaskan bahwa tindakan ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memastikan alokasi anggaran yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan.
Saleh mengatakan, jika ada hambatan administratif dalam penggunaan anggaran resmi, pemerintah harus mencari solusi legal, seperti revisi anggaran atau percepatan birokrasi, bukan bergantung pada dana seorang pegawai.
“Keuangan negara harus dikelola secara hukum, terstruktur, dan jelas tanggung jawabnya kepada masyarakat,” ucap Saleh.
Menciptakan Preseden Buruk
Dari sudut pandang pengelolaan pemerintahan, Saleh mengira penggunaan dana pribadi oleh pegawai dapat menciptakan contoh buruk. “Ini mengabaikan mekanisme formal yang ada dan memberi isyarat bahwa pelanggaran terhadap aturan administratif boleh ditolerir demi alasan yang fleksibel,” kata Saleh.
Dalam konteks negara hukum, setiap keputusan dan tindakan pejabat harus tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
“Ia menyatakan pelanggaran asas ini tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga merusak legitimasi institusi pemerintahan itu sendiri,” ujar Saleh.
