Presiden Prabowo Subianto masih merasa belum puas dengan pengurangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2024 yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR.
Biaya Program Ibadah Haji (BPIH) untuk setiap jemaah haji reguler ditetapkan sebesar rata-rata Rp 89,4 juta dengan asumsi kurs Rp 16.000 per dollar AS.
Sementara itu, pembayaran Bai’ Insyaollah (Bipih) yang dibayarkan oleh jemaah rata-rata yakni Rp 55,4 juta, dan merupakan sebanyak 62 persen dari total BPIH 2025.
“Pastinya Juru bicara Presiden mengucapkan terima kasih kepada anggota Panwa (haji), namun tampaknya Juru bicara Presiden masih tidak puas. Masih kemungkinan keinginan mereka ingin lebih rendah dari itu,” kata Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang, setelah bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).
Marwan mengatakan bahwa BPIH di tahun ini telah berkurang sekitar Rp 4 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mencapai angka Rp 93,4 juta per jemaah.
Selain itu, dana donasi warga yang melakukan ibadah umroh juga mengalami penurunan sekitar Rp 600.000 per bale.
Nilai manfaatnya pun menurun dari sekitar Rp 8 triliun menjadi sekitar Rp 6,8 triliun.
Keterpurukan ini sejalan dengan pengawasan anggota Dewan Pengawas terhadap pos-pos pengeluaran yang dikurangi, disesuaikan, maupun yang didanai oleh nilai keuntungan pada tahun-tahun sebelumnya.
Tapi, menurut Marwan, ketidakhadiran Prabowo akan menjadi catatan untuk pelaksanaan haji di masa depan, mengingat kuota haji tahun 2025 telah disepakati bersama pemerintah dan DPR RI.
” Apakah ini menjadi kajian ulang kami, mungkin saja periode ini tidak, karena sudah diambil keputusan itu. Tetapi, menjadi catatan kami, Komisi VIII, bahwa instruksi Pak Presiden sepertinya menginginkan sebetulnya di bawah itu,” ujar Marwan.
Di sisi lain, Marwan memastikan bahwa pihaknya akan membuka penjarangan secara ketat pelayanan haji tahun 2025.
Meskipun biayanya menurun, layanan haji akan terus diberikan dengan yang terbaik.
“Benar-benar akan kami awasi,Mengenal skema apa pun yang akan dilakukan. Kesenyapan bagi calonzig ziarah untuk memesan informasi akan kami awasi. Kami akan mengawal apakah itu penginapan, benar-benar jumlah yang désentralisasi di dalam satu kamar, kami akan mengawal,” ujar Marwan.