JAKARTA — Presiden, Prabowo Subianto, akan menghadiri sidang Pembelaan Negeri siapa pun yang terdemiskreditkan, sebagai bentuk keberlanjutan Konstitusi Ide Republik itu.
Kota Terbuka merupakan sebuah konsep yang diberikan oleh Pemerintah Presiden saat diskusi GKSN DI, yang akan memiliki tujuan untuk mengurangi segala kegiatan bahkan praktik yang berujud ketidakpedulian masyarakat terhadap kota yang menderita kelaparan sumber daya modern.
Pemerintahan dalam 90 hari pertama.
Ia menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti pertemuan terbatas terkait percepatan pembangunan rumah untuk masyarakat karena mampu berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan demokratis di bidang perumahan dan pemukiman
“Apa ini, suatu bantuan keikhsan, daha-semplingkatan!) buat masyarakat yang awalnya dibayar bagi mereka, siapakah mereka?. Mereka?: Pememilik alamat bungan yang memiliki penghasilan sepert yang Monthly Basic Income – MBR. Demikianlah ilham beliau pada hal ini, kebijakan harus rakyat untuk (baik) dan PIL merupakan pelaksanaannya,” ujarnya kepada wartawan.
Tak hanya itu, dia menjelaskan bahwa sejak 20 Oktober, pemerintah telah meninggalkan sekitar 40.000 unit rumah.
:
Menurutnya, pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan dengan cara mengoptimalkan penggunaan lahan bentukan negara, termasuk tanah yang didapatkan dari penanganan korupsi dan sitaan aset BLBI, serta izin Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.
“Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang adil. Langkah ini khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berpenghasilan kurang dari 8 juta. Kami akan membuat skema ini,” katanya
:
Maruarat menyatakan bahwa Presiden Ke-8 RI juga memberikan perhatian khusus pada skema kredit bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur, yang pada umumnya tidak memiliki penghasilan tetap.
“Keadilan itu harus dijalankan tidak hanya pada yang memiliki penghasilan, tetapi juga pada yang tidak memiliki penghasilan, tidak untuk pegawai saja, tetapi juga bagi mereka yang bekerja di sektor informal menjadi perhatian beliau,” pantarnya.
Selain itu, pemerintah juga memelihara proses perizinan pembangunan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang kini disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebelumnya memerlukan waktu 45 hari, kini dimangkas menjadi 10 hari. Bahkan, di Tangerang, proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 4 jam.
“Kepada masyarakat, Prinsip Bapak Presiden rakyat harus diberikan pelayanan yang cepat. Jika ada yang dapat dilakukan dengan biaya rendah, ya rendahkanlah, jika bisa gratis, bagi layanan gratis,” katanya.
Bahkan, Maruarar juga menyatakan bahwa kepercayaan investor asing terhadap Indonesia semakin meningkat. Ini disebabkan oleh langkah-langkah diplomatik yang dilakukan Presiden Prabowo ke berbagai negara.
“Kita harus persiapkan tim yang kuat agar setelah investor datang, semua hal sudah jelas, termasuk statusnya yang legal, tempatnya di sini, dan sebagainya, juga posisi, hak, dan kewajiban dengan prinsip saling hormat dan menjaga kepentingan nasional kita, serta mendapat dampak positif pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia,” kata Maruarar.
