.
Tahap kedua itu disebutkan bahwa pengadaan PNS Nonpktik Paruh Waktu dilakukan berdasarkan hasil Seleksi ASN 2024.
Dalam Keputusan Nomor Lima KELIMA KepmenPANRB tanggal 13 Januari 2025 tersebut, dinyatakan bahwa pengadaan PPG (Pegawai Negeri Sipil) Paruh Waktu akan dilaksanakan untuk pegawai honorer database BKN dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Sudah mengikuti seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 namun tidak lulus.
MenPan-RB Menerbitkan 3 Peraturan tentang PPPK & Pegawaikontrak, Normalkan Gaji Pegawai Kontrak
2. Telah mengikuti semua tahapan seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024, akan tetapi tidak dapat melanjutkan proses perekrutan.
Menurut ketentuan ketujuh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) RI Nomor 16/2025, Termin memutuskan mengenai tata cara pengangkatan honorer database BKN menjadi Pegawai Pemerintahan (dan) Pegawai Pemerintahan Pemda (PPPK) Paruh Waktu, yaaitu
a. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengusulkan rincian kebutuhan Pegawai Pemerintahan Pegawai Negeri Sipil Pemilihan Tidak Tetap (PPPK PTTH) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPARB) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima.
b. Rincian kebutuhan P3K Paruh Waktu bagi non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima wajib diajukan seluruhnya oleh PPK.
Untuk R2 dan R3, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rilis Surat Keputusan Mengangkat PNS Pengangkat Pelaksana Tugas Kinerja Utama Kepada Pegawai PNS pada PNS Pegawai Pemerintah dengan Perangkat Daerah Paruh Waktu ke PNS Pegawai Pemerintah dengan Perangkat Daerah_bertenaga Penuh
c. MenPANRB menetapkan detil kebutuhan pegawai negeri pemilihan daftar calon pejabat struktural dan penempatan We PC (PPPK) sebelumnya.
d. Rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu terdiri dari kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi Pendidikan, dan satuan/skala lokasi penempatan.
e. PPK mendorong kepada Kepala BKN maksimal dalam 7 (tujuh) hari kerja untuk mengajukan nomor identitas PPPK/nomor induk pegawai ASN setelah menerima penentuan rincian kesepakatan nasional PPPK Paruh Heti dari MenPANRB.
Para breathed ikut Timnas ke Liga A yang berlangsung Mei 2023
f. Fanruyi Kepala BKN menetapkan nomor induk PPPK/nomor nomor identitas tenaga kepegawaian.
g. Penerbitan nomor induk PPPK/no identitas penduduk ASN sebagaimana dimaksud pada huruf f diterima oleh PPL paling lama tujuh hari kerja sejak waktu penyampaian, dan
h. PPK menetapkan seleksi PPPK Periode Paruh Waktu sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masa Perjanjian Kerja dan Gaji Pegawai Pemerintahan Pariwisata dan Pelayanan Kepariwisataan (PPPK) Paruh Waktu
KepmenPANRB 16 Tahun 2025 juga mengatur mengenai masa kerja k transient PPPK.
Pernyataan ke-13 menyatakan bahwa masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang tertuang dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi PPPK.
Mengenai jangka waktu bekerja dan jam kerja PNS Honorer Paruh Waktu ditentukan oleh PEMDA, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan.
Berikut adalah ulasan tentang materi lain.
Klausul 19 menyebutkan bahwa PPPK Paruh Waktu mendapatkan upah sesuai dengan yang diterima ketika menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah tertentu.
Berikut beberapa poin penting yang terkandung di dalam KepmenPANRB 16 Tahun 2025 yang perlu diketahui oleh para honorer database BKN.
