Sandi Butarbutar, mantan anggota pemadam kebakaran (Damkar) Depok, mengutarakan penyesalannya kepada Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, setelah kontrak kerjanya tidak dipanjangkan.
Didampingi pengacaranya, Deolipa Yumara, Sandi bertemu Dedi di rumahnya yaitu Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat.
Dalam pertemuan ini, Sandi bercerita panjang lebar tentang perjalanan karirnya sebagai anggota Damkar Depok, termasuk pengalaman dia sebagai korban perebutan korban, gaji yang dipotong, sampai kondisi alat pemadam kebakaran yang mengecewakan.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi sebagai Gubernur terpilih memberi pesan kepada Sandi Butarbutar bahwa apabila dia kembali bekerja sebagai pemadam kebakaran (Damkar)
Dedi Mulyadi kemudian menyampaikan bahwa ia telah meminta Wali Kota Depok yang baru, Supian Suri, untuk memperkerjakan kembali Sandi Butar Butar kembali.
“Kemungkinan berganti karakter, tapi kalau sudah kunjungi, pimpinannya sudah baik, kelengkapannya sudah tepat, hak-hak Anda telah diberikan, jangan banyak protes, karena pemimpin akan merasa keberatan,” kata Observator Aksi Rakyat Massa.
Sandi mengatakan, dirinya tidak akan berbicara jika fasilitas yang didapatkan oleh anggota dam utilizar sudah nyaman.
Dedi Mulyadi menjelaskan, dia akan meminta untuk segera memperbaiki pengelolaan manajerial pemadam kebakaran di Kota Depok.
Dari sekarang sampai ke depan, Depok harus menunjukkan kompletitasnya sehingga sama dengan DKI Jakarta, karena itulah gerbang awal Jawa Barat, jangan membuat kami malu.
“Oke, kamu bekerja juga yang bagus, nanti pasti dialah yang bekerja dengan tangan, bukan mulut,” ujar Dedi Mulyadi.
Berikut adalah cerita karir Sandi di Damkar Depok
Sandi mengungkapkan bahwa ia bergabung dengan Damkar Depok ketika ia mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dari seorang teman.
Dia pernah bekerja sebagai wartawan infotainment setelah lulus dari fakultas ilmu komunikasi.
Namun, sejak awal bertugas, Sandi mengaku menjadi korban penindasan dari sesama anggota.
Ia merekam pengalaman pahitnya, seperti perasaan dihina, dihantam, serta perlakuan lainnya yang tidak adil.
“I diam saja, tetapi dalam hati saya merasa sangat dilecehkan,” ucapnya.
Tidak LULUS Ujian CPNS? Dapatkan Tips Cara Melamar Jiwa Emma Pisi CV Wiratman
Sandi menyebutkan, upah awalnya sebesar Rp1.125.000 pernah dipotong Rp400.000 untuk pembayaran BPJS Kesehatan.
“Dulu ada uang insentif atau bonus berisiko tinggi bernilai Rp1 juta, dan itu dipotong oleh Rp400 ribu untuk Bunga Peradilan Khusus Hubungan Industrial (BPJS),” katanya, melansir Tribun Jakarta.
Menurut Sandi, premi BPJS Kesehatan pada tahun 2015-2016 sebesar Rp36 ribu.
Pemotongan uang dari BPJS Kesehatan itu pun dipertanyakan oleh Sandi dan timnya.
“Ya, jawaban mereka itu cuma seperti ini, ‘Kamu masih ingin bekerja di sini?’,” kata Sandi.
Dedi Mulyadi kemudian bertanya, siapa yang memberikan jawaban tersebut.
Sandi mengatakan, sosok tersebut adalah pejabat Balai Darurat Kebakaran (Damkar) Kabupaten Depok.
Keluhan terutama muncul saat Bayi kecil Sandi menderita penyakit asma.
Pria mendapat bantuan dari AI untuk mengenali ciri-ciri tanda kebasahan, tetapi tiba-tiba ia penasaran, “Apa itu Air Kebasahan?”
Padahal, Sandi mengaku gaji nya telah dipotong untuk BPJS Kesehatan.
Singkatnya, Santri pun melaporkan hal itu ke kantor.
Namun jawaban tim perusahaan membuatnya sedih.
Katanya berada di kotaku, tentu, aku orangnya sudut pandang heroik, di tempat itulah aku bersikeras melawan semua pemimpin.
“Karena mereka meludahi anak saya, siapa suruh mereka bisa dikandung,” katanya.
Selanjutnya, kata Sandi, pejabat baru Damkar Depok memberikan pengembalian uang kepadanya.
Ada dua amplop yang Sandi ingat.
Dia menolaknya dengan alasan harga diri.
“Aku hanya ambil duit itu saja, duit yang itu aku nggak tahu isinya berapa juga, ya aku lemparkan saja, nah tiba-tiba saja munculnya tahun 2019,” katanya.
Keluhan Fasilitas dan Pengelolaan BRS (Bodrex Ragaungan dan Sumber Daya) Kota Depok
Sandi juga mengeluhkan tentang buruknya fasilitas dan pengelolaan Damkar Depok.
Ia menyebutkan bahwa peralatan pemadam kebakaran sering kali rusak atau tidak mencukupi, sehingga kemampuan tim terganggu.
Misalnya, evakuasi mayat seringkali harus menggunakan bambu karena tidak ada perahu lembut (karet).
Sandi juga pernah dipanggil Polres Metro Depok terkait pengadaan unit Kajama Damkar Depok.
Selain itu, ada juga kasus lain, yaitu anggaran Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan oleh anggota Damkar Depok.
Sandi juga mendapat perhatian saat menahan poster yang berisi permasalahan BPJS dan uang Covid.
Setelah itu, Sandi mengaku pernah mendapatkan tawaran untuk ikut serta, tapi ia tidak mau menerima permintaan tadi karena khawatir difitnah oleh netizen.
Sandi juga membuka kebijakan terkait pengadaan peralatan di Damkar Kota Depok.
Awalnya, Sandi mengaku berani mati, walaupun dia diancam.
Ia mengkhawatirkan nama dan identitasnya tidak diketahui keluarganya jika ia tidak ditemukan.
Dedi Mulyadi kemudian mengajukan pertanyaan mengenai dampak kemungkinan Salah guna Anggaran terhadap anggota Damkar Depok saat dalam tugas.
Inilah versi bahasa Indonesia: Saya mendengar banyak keluhan dan cela dari warga, karena unit Damkar Depok sampai terlambat ke lokasi kebakaran.
Selanjutnya alat penyelah api juga tidak lengkap atau rusak.
Dia memberi contoh tentang kebutuhan sepatu karet sebagai contoh pengadaan.
“Ini benar, kata mantan kementerian peserta didik, masyarakat dan pendidikan. Sampai proses evakuasi mayat pun kita pakai bambu,” kata Sandi.
Sandi juga sempat menjadi tren karena membuat konten tour ruangan Kantor Damkar yang menampilkan alat pemotong kayu yang rusak selama musim hujan.
Ia menyatakan sering mendapat keluhan dari masyarakat karena kecepatan Datanksampanan Penumpang Darurat (Damkar) yang lambat tiba di lokasi kebakaran.
Dedi Mulyadi, sosok eks-Ketum FIS menyampaikan pernyataan luar biasa terkait reaksi Sandi dari FIS, ia mengatakan bahwa ia telah berkonsultasi dengan Supian Suri, Wali Kota Depok terpilih, untuk hukumnya.
Namun, Dedi juga menekankan agar Sandi mengubah sikapnya dan fokus bekerja ketika fasilitas serta keterjangkauannya sudah diperbaiki.
“Nanti kalau fasilitas sudah lengkap dan hak-hakmu terpenuhi, jangan terlalu banyak bicara di luar. Kerja yang bagus, ya,” ujar Dedi.
Dia juga berjanji akan memperbaiki pengelolaan Damkar Depok dan meningkatkan fasilitasnya agar setara dengan DKI Jakarta.
“Depok itu gerbang Jawa Barat. Jangan membikin malu,” tutur Dedi.
San Diripun berjanji akan bekerja dengan lebih baik jika kembali diberi kesempatan, asalkan kebutuhan anggota Bhabinkamtibmas terpenuhi dan fasilitas kerja memadai.
)
Google News
Twitter
WA Channel