Pajak Air Permukaan di Provinsi Riau Sedikit Mengalami Polemik
Pekanbaru – Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis SH, mengakui bahwa pajak air permukaan di Provinsi Riau sedikit mengalami polemik. Namun, dari hasil studi banding Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, pajak air permukaan tersebut kini sudah diterapkan di Sumatera Barat.
“Pajak air permukaan ini sedikit mengalami polemik namun kita minta supaya Pansus Optimalisasi Pendapatan DPRD Riau ini agar betul-betul terukur dan terarah. Di Sumatera Barat, pajak air permukaan sudah dalam tahap penyelesaian,” ujar Budiman.
Menurut Budiman, jika ada yang terlewat, mereka akan mengikuti Peraturan Gubernur (Pergub). Pajak air permukaan nomor 8 tahun 2012 sudah ada yang ingin dirubah.
“Jadi kita sudah melihat kerangka Pergub baru, maksudnya nilai pajaknya ada kenaikan yang lumayan dari pajak air permukaan,” tukasnya.
Budiman juga menyatakan bahwa terhadap perusahaan yang menggunakan air permukaan seperti pabrik lepas sawit, ia meminta data agar aplikasi permasalahan water meter itu betul-betul pada standar.
“Selama ini rupanya ada kesalahan pemasangan dan juga tidak aktif. Mereka menggunakan kalkulasi-kalkulasi tonase. Itu kan sangat kita,” ujarnya.
Pajak bahan bakar juga menjadi perhatian Budiman. Menurutnya, pajak bahan bakar terbagi menjadi dua, yaitu retail dan industri. Ia mengkhawatirkan terjadi kebocoran pajak di sektor industri.
Saat ditanya mengenai pendapatan daerah dari sektor pajak bahan bakar, Budiman menyebut bahwa tahun 2025 lalu pendapatan dari sektor tersebut di Riau mencapai Rp1,2 triliun setahun, sementara di Kalimantan Timur mencapai Rp7 triliun.
Budiman juga menegaskan pentingnya koordinasi antara perusahaan dan Bapenda dalam mengurus izin. Ia menekankan bahwa perizinan akan direkomendasikan agar koordinasi dengan Bapenda terjaga.
Sementara itu, proyeksi pajak air permukaan jika Pergub tersebut sudah terbit diprediksi oleh Budiman sekitar Rp120 miliar. Ia optimis bahwa dengan turunnya Pergub ini, APBD Riau bisa mencapai dua digit pada tahun 2027 mendatang.