Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, telah mengumumkan kebijakan tarif impor ke semua negara yang menimbulkan kekhawatiran baru bagi ekonomi Indonesia. Pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi, memperkirakan bahwa kebijakan tersebut dapat memicu kenaikan harga emas dan melemahkan nilai tukar Rupiah serta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pernyataan lengkap mengenai tarif impor tersebut direncanakan akan diumumkan pada Rabu, 2 April 2025.
Ibrahim Assuaibi mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi pelemahan Rupiah yang bisa mencapai Rp 17 ribu per US$ 1 akibat kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh AS. Ia juga menyoroti kemungkinan kenaikan harga barang impor seperti batu bara, nikel, dan CPO yang akan berdampak pada pasar Indonesia. Menyikapi hal ini, pemerintah Indonesia perlu mencari pasar baru untuk mengantisipasi kenaikan biaya impor sebesar 25%.
Meskipun belum ada kejelasan apakah Indonesia akan terkena dampak tarif impor dari AS, Ibrahim menekankan pentingnya persiapan pemerintah dalam menghadapi kebijakan perang dagang yang dicanangkan oleh Trump. Ia menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang sedang mengalami kesulitan serta potensi gangguan terhadap neraca perdagangan Indonesia dengan AS akibat kebijakan tersebut.
Ibrahim juga mencatat bahwa defisit fiskal Indonesia kemungkinan akan semakin melebar akibat perang dagang yang terjadi. Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa Indonesia juga bisa mencari potensi keuntungan dari kebijakan tarif impor AS. Sebagai pengamat, Ibrahim telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perang dagang sejak awal dan menekankan pentingnya respons cepat dari pemerintah dalam menghadapi situasi tersebut.
Dengan pasar masih dalam suasana libur hingga tanggal 7 April, Bank Indonesia juga tidak melakukan intervensi di pasar. Hal ini dapat memperparah pelemahan Rupiah dan potensi dampak kebijakan tarif impor AS terhadap ekonomi Indonesia. Ibrahim menegaskan perlunya pemerintah untuk segera menyiapkan langkah-langkah tanggap dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan Trump.