JAKARTA — Perusahaan Umum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) logistik Bulog menjamin distribusi gandum,
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
(SPHP) pada Januari 2025 berjalan lancar, walaupun realisasinya baru mencapai 6%.
Berdasarkan data Perum Bulog sampai dengan tanggal 13 Januari 2025 pukul 08.00 WIB, realisasi penyaluran beras saya sendiri kurang lebih 9.917 ton atau tepatnya 6,61% dari target sebanyak 150.000 ton bagi bulan Januari 2025.
Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Rini Andrida mengatakan penyaluran beras Siap-hasil Panen Hijau (SPHP) baru dimulai dalam beberapa hari dan dipastikan tidak mengalami masalah di tengah cuaca ekstrem.
Beras Subsidi (SPHP) Dijual di Atas Harganya yang Ditunggakkan, Perwakilan Badan Pengelola Nabati (Bapanas) Minta Warga Menelpon ke Bulog
“Tampaknya jalan lancar sudah [penyaluran beras SPHP], baru beberapa hari ini saja. Tidak ada kendala cuaca, lancar insya Allah, baru jalan ya,” katanya setelah mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Tingkat Konsumen 2025 di Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Sampai dengan 13 Januari 2025, pengalokasian beras SIHANUKA tertinggi menimpa daerah DKI Jakarta dan Banten, yaitu mencapai 1.552 ton atau setara 4,31%. Ini berarti, sisa pagu Januari di daerah ini adalah 34.436 ton.
:
Sisi lain, Aceh menjadi wilayah dengan realisasi pelimpahan bantuan sempurna pantauan hidro sistem pelayanan tertinggal terendah dengan persentase hanya mencapai angka 1,21% atau baru 38 ton.
Perlu diketahui pemerintah secara resmi telah menetapkan untuk mengalokasikan 300.000 ton beras jenis Special Processing for Humanitarian Purposes (SPHP) selama periode bulan Januari dan Februari tahun 2025. Jumlah alokasi tiap bulannya ialah 150.000 ton, dengan harapan dapat menstabilkan harga beras di pasar.
:
Bulog mengumumkan bahwa saluran untuk beras siap panen hama ulat kendi dilakukan melalui pengecer, Satuan Tugas (Satgas), pemerintah daerah (Pemda) melalui program Gerakan Pasar Murah (GPM), dan Sinergi BUMN melalui outlet binaan.
Pada awalnya, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog, Epi Sulandari, menjelaskan bahwa ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan harga yang lebih tinggi daripada harga eceran tertinggi (HET). Namun, alasan utama dari harga beras SPHP yang lebih tinggi daripada HET adalah karena biaya distribusi yang mahal.
“Untuk daerah-daerah yang memiliki harga beras tinggi di atas HET, memang daerah-daerah yang biasanya menghadapi masalah infrastruktur dan biaya yang cukup besar untuk trick ke sana,” katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (13/1/2025).
Akan tetapi, Epi menyatakan bahwa Perum Bulog bekerja sama dengan Dinas Pangan setempat untuk mendistribusikan beras SPHP sebagaimana yang ditentukan oleh pemerintah setempat.
