Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025. Di mana, indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat meningkat dibandingkan tahun 2024. Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, menjelaskan bahwa secara nasional indeks literasi keuangan menunjukkan peningkatan dari 65,43 persen di 2024, meningkat 66,46 persen untuk kategori keberlanjutan di tahun 2025. Hal ini berdasarkan cakupan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang mencakup sembilan sektor ditambah sistem pembayaran, BPJS, dan lembaga jasa keuangan (LJK) lainnya.
Menurut Ateng Hartono, “Jika dibandingkan SNLIK 2024, ini jadi SNLIK 2025 mengalami peningkatan dari 65 persen menjadi 66 persen.” Dilihat berdasarkan layanannya, indeks literasi keuangan di konvensional dengan metode keberlanjutan juga mengalami kenaikan dari 65,08 di 2024 menjadi 66,45 persen pada 2025.
Untuk cakupan DNKI untuk konvensional berdasarkan hasil SNLIK 2025, yakni 66,64 persen. Adapun di layanan syariah, indeks literasi keuangan masyarakat masih relatif lebih rendah. Pada tahun 2025, indeks literasi keuangan masyarakat berdasarkan layanan syariah mengalami peningkatan menjadi 43,42 persen dari sebelumnya 39,11 persen pada 2024.
Sementara itu, untuk indeks inklusi keuangan masyarakat mengalami kenaikan dari 75,02 pada 2024 menjadi 80,51 persen metode keberlanjutan di 2025. Ateng Hartono menuturkan bahwa jika dihitung berdasarkan cakupan penuh mencakup sembilan sektor LJK ditambah penyelenggaraan sistem pembayaran, PSP, BPJS dan LJK lainnya atau yang cakupan DNKI, nilainya mencapai 92,74 persen.
Adapun indeks inklusi keuangan layanan syariah juga mengalami kenaikan menjadi 13,41 persen pada 2025 di keberlanjutan, dibandingkan SNLIK 2024 yang sebesar 12,88 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.