Praktisi Hukum dan Kebijakan Publik, Ilham Muhammad Yasir, S.H., LL.M, menyoroti keterlibatan oknum auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Riau dalam skandal kasus dugaan korupsi. Menurut Ilham, kasus-kasus dugaan korupsi di Provinsi Riau yang melibatkan oknum BPK menjadi perhatian, seperti kasus venue PON tahun 2012 dan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan mantan Bupati Kepulauan Meranti.
“Contoh kasus itu ada melibatkan auditor BPK wilayah. Umumnya, yang hasil auditnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan levelnya sebagai apresiasi hasil audit terbaiklah. Nah, ketika di kemudian hari ternyata bermasalah,” ucap Ilham, kepada RiauBISA.com, Kamis (8/5/2025).
Ilham menegaskan adanya pertanyaan mengenai penilaian audit yang mungkin tertutupi oleh oknum auditor BPK wilayah. Dia menjelaskan bahwa dalam kasus-kasus tersebut, penilaian audit seharusnya masih Opini Tidak Wajar (OT) namun dipaksakan menjadi WTP, sehingga temuan penyimpangan baru terungkap dalam audit investigatif.
Ilham juga menyebut kemungkinan adanya masalah serupa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing, dengan banyak indikasi dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang menjadi sorotan publik. Kasus-kasus seperti kelebihan bayar dan pengelolaan makan minum serta pakan natura tahun 2024 juga tengah menjadi perhatian.
“Dari sisi proses saja banyak masalah (Setwan Kuansing) seperti yang terjadi saat ini saja diributkan dan bahkan ada indikasi temukan di mana mana serta diungkap publik secara kasat mata,” tutur Ilham.
Ilham menyarankan agar hasil audit dari BPK untuk Pemkab Kuansing seharusnya berada pada tingkatan Opini Tidak Wajar (OT), dan jika masih memungkinkan, bisa diperbaiki menjadi WDP dengan komitmen untuk mengembalikan dana jika terdapat temuan penyimpangan.
Tingkatan hasil audit yang ditekankan oleh Ilham adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (OT), dan Opini Tidak Menyertakan Pendapat (OTMP). Hal ini menjadi penting dalam menilai keberhasilan audit BPK dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara.