Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau merespons perbedaan pendapat antara Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, dan Wakil Gubernur Riau (Wagubri), SF Hariyanto, terkait defisit anggaran. Gubri Abdul Wahid mengungkapkan bahwa dia merasa ‘pusing tujuh keliling’ menghadapi defisit anggaran, sementara Wagubri SF Hariyanto menganggap defisit sebagai hal yang biasa karena ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran.
Anggota DPRD Riau, Ikbal Sayuti, mendorong Gubri dan Wagubri untuk bersatu dan kompak dalam mengatasi masalah defisit anggaran ini. Menurutnya, kekompakan dan kesolidan keduanya sangat penting dalam menyelesaikan persoalan keuangan tersebut.
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2025 melonjak menjadi Rp 3,5 triliun, dari sebelumnya dikabarkan Rp 2,2 triliun karena tunda bayar, dengan tambahan defisit Rp 1,3 triliun. Ikbal menjelaskan bahwa setiap komisi dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) diminta untuk menyisir dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meninjau ulang defisit dan tunda bayar.
Ikbal juga menyatakan bahwa setelah rapat komisi dan peninjauan bersama OPD, akan terlihat besaran defisit dan akar masalahnya. Lonjakan defisit ini menjadi masalah serius bagi DPRD Riau, yang merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas.
DPRD Riau mengadakan rapat dengan komisi untuk melakukan klarifikasi terkait defisit anggaran yang melonjak tiba-tiba. Mereka berharap dengan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD, masalah defisit anggaran ini dapat segera diatasi demi kepentingan masyarakat Riau.