Pemerintah Provinsi Riau melakukan efisiensi anggaran dalam APBD tahun 2025 sebagai respons terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Taufiq Oesman Hamid, menyatakan bahwa langkah ini bukan hanya pemangkasan anggaran, tetapi juga strategi untuk optimalisasi kinerja pemerintahan.
Pemprov Riau telah merumuskan kebijakan efisiensi belanja APBD 2025, seperti pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen dan pemangkasan anggaran seminar serta FGD sebesar 80 persen. Langkah-langkah efisiensi ini diterapkan melalui surat edaran yang dikeluarkan kepada seluruh OPD.
Efisiensi anggaran merupakan langkah penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan fokus pada program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Taufiq menekankan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Efisiensi ini diharapkan tidak menghambat jalannya roda pemerintahan, melainkan mendorong kreativitas dan inovasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pemprov Riau ingin membangun budaya kerja yang efisien, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas birokrasi dan menjaga stabilitas keuangan daerah. Gubernur Riau Abdul Wahid telah mengingatkan seluruh OPD tentang pentingnya penghematan biaya dalam menjalankan pemerintahan untuk menutupi tunda bayar, tunda salur, dan hutang-hutang daerah.
Abdul Wahid menegaskan bahwa tantangan ini memerlukan kerja keras dari Taufiq dan timnya untuk mencari solusi. Pemprov Riau berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di tengah berbagai tantangan fiskal yang ada.