Pemerintah Kota Pekanbaru mengakui bahwa perbaikan drainase sepanjang 80 kilometer yang dilakukan selama tahun 2025 belum mampu menuntaskan persoalan banjir secara menyeluruh. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru pada Senin (6/4/2026), yang merupakan agenda pemaparan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Wakil Walikota Pekanbaru, Markarius Anwar, menyatakan bahwa belum terintegrasinya antar-saluran air menjadi kendala utama yang membuat genangan tetap muncul saat intensitas hujan tinggi. Ia menjadikan catatan dari fraksi-fraksi DPRD sebagai bahan evaluasi krusial bagi tahun kedua kepemimpinannya bersama Wali Kota Agung Nugroho.
“Permasalahan utama terletak pada sistem drainase yang belum terintegrasi dengan baik. Ke depan, fokus kami adalah penataan ulang agar jaringan ini terkoneksi secara sistemis,” ujar Markarius Anwar, menanggapi kritik efektivitas infrastruktur yang disoroti oleh legislatif.
Pemkot Pekanbaru telah melakukan normalisasi dan perbaikan saluran air secara masif sepanjang tahun lalu. Namun, tanpa sistem yang saling terhubung, air cenderung tertahan di titik-titik tertentu dan meluap ke badan jalan. Selain itu, rapat paripurna juga menekankan pentingnya perbaikan akses jalan mengingat banyaknya titik jalan rusak akibat genangan air yang tidak mengalir.
Dalam upaya penyelesaian masalah tersebut, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan secara bertahap. Sinkronisasi program dengan memastikan pembangunan infrastruktur di tingkat kelurahan selaras dengan rencana induk pengendalian banjir kota juga menjadi salah satu fokus utama. Markarius Anwar menekankan pentingnya solusi jangka panjang yang tidak hanya membangun parit baru, tetapi juga memastikan aliran air dapat sampai ke sungai tanpa hambatan teknis di tengah pemukiman warga.