Pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat intervensi pemenuhan nutrisi bagi anak-anak terindikasi tengkes atau stunting. Meski menghadapi tantangan fiskal akibat pemotongan dana transfer pusat, pemerintah daerah tetap menargetkan status bebas stunting (zero stunting) dalam waktu dekat.
Wakil Walikota Pekanbaru, Markarius Anwar, menyatakan bahwa proses pengentasan gangguan pertumbuhan anak ini membutuhkan keberlanjutan. Ia menginstruksikan aparatur kewilayahan, seperti camat dan lurah, untuk memberikan atensi khusus di wilayah masing-masing. “Intervensi gizi ini kita teruskan. Kami meminta camat dan lurah proaktif memantau anak-anak stunting,” ujar Markarius Anwar, Senin (9/3/2026).
Mengingat kondisi keuangan daerah yang tertekan—dengan pengurangan dana transfer pusat mencapai Rp 400 miliar tahun ini—kolaborasi dengan sektor swasta menjadi kunci. Camat dan lurah diharapkan mampu mengarahkan program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) di wilayahnya untuk mendukung program bapak asuh.
Sejauh ini, sejumlah instansi seperti Angkasa Pura dan BRI telah berkontribusi dalam bantuan nutrisi. “Bantuan ini diarahkan agar anak yang terindikasi stunting mendapatkan intervensi gizi secara rutin hingga tuntas,” tambah Markarius Anwar.
Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan bahwa penanganan stunting tetap menjadi prioritas utama. Komitmen ini merupakan kelanjutan dari capaian gemilang sepanjang tahun 2025, di mana Pemerintah Kota Pekanbaru berhasil menangani lebih dari 3.000 kasus melalui intervensi gizi terintegrasi.
Menurut Agung Nugroho, pencapaian tahun lalu menjadi fondasi kuat untuk mempercepat eliminasi kasus di Kota Bertuah. Ia memandang upaya ini bukan sekadar tugas birokrasi, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. “Target kita adalah Pekanbaru zero stunting. Ini merupakan misi kemanusiaan demi menyiapkan generasi masa depan yang tangguh,” tegas Agung Nugroho, Sabtu (21/2/2026).