Pemerintah Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Walikota Agung Nugroho mengambil langkah tegas dalam penertiban data Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan pemerintah kota. Seluruh OPD diminta segera melakukan pendataan ulang terhadap THL di unit kerja masing-masing. Langkah ini diambil sebagai respon atas temuan adanya pegawai non-ASN yang tidak diketahui keberadaannya, namun masih menerima honorarium setiap bulan. Praktik ini disebut membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Walikota Agung menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam belanja pegawai agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang merugikan pemerintah daerah. Pendataan ulang ini dimaksudkan untuk menertibkan sistem dan menutup celah manipulasi data. “Saya minta kepala OPD bertanggung jawab untuk mengecek ulang data THL. Pastikan tidak ada yang fiktif,” tegas Agung.
“Kalau memang tidak bekerja, jangan sampai gajinya tetap jalan. Ini jelas merugikan,” lanjutnya. Walikota Agung juga menyampaikan bahwa dirinya bersama Wakil Walikota Markarius Anwar tetap berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan para pegawai, termasuk THL. Namun ia menekankan pentingnya integritas.
Walikota Agung juga menyampaikan apresiasi atas kinerja para ASN dan THL yang telah bekerja maksimal menjalankan program pelayanan publik. Menurutnya, penghargaan pantas diberikan bagi mereka yang benar-benar berdedikasi. Agung menambahkan, tahun ini THL hanya menerima gaji menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Namun ia berharap, jika keuangan daerah membaik tahun depan, pemberian THR kepada THL bisa direalisasikan.
Pemerintah Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Walikota Agung Nugroho mengambil langkah tegas dalam penertiban data Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan pemerintah kota. Seluruh OPD diminta segera melakukan pendataan ulang terhadap THL di unit kerja masing-masing. Langkah ini diambil sebagai respon atas temuan adanya pegawai non-ASN yang tidak diketahui keberadaannya, namun masih menerima honorarium setiap bulan. Praktik ini disebut membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).