Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), tengah fokus pada efisiensi anggaran untuk mencapai target penghematan hingga Rp129 miliar. Upaya ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengarahkan pemangkasan anggaran belanja yang tidak prioritas.
Sekdako Batam, Jefridin Hamid, mengungkapkan bahwa Pemkot Batam telah berhasil menghemat sekitar Rp85 miliar pada tahap awal pemotongan anggaran. Namun, untuk mencapai total efisiensi sebesar Rp129 miliar, masih diperlukan penghematan tambahan sekitar Rp43 miliar.
“Sesuai arahan pimpinan perangkat daerah, kami telah memangkas belanja yang tidak prioritas sesuai amanat Inpres. Target kami adalah mencapai efisiensi sebesar Rp129 miliar dan kami yakin ini dapat terealisasi,” ujar Jefridin.
Instruksi pemangkasan anggaran ini mencakup beberapa pos belanja, seperti perjalanan dinas, sewa hotel, alat tulis kantor, cenderamata, serta menghilangkan kegiatan yang tidak memiliki skala prioritas. Oleh karena itu, Pemkot Batam meminta seluruh perangkat daerah untuk melakukan penyisiran anggaran agar dapat meningkatkan jumlah efisiensi.
Selain melakukan efisiensi anggaran, Pemkot Batam juga fokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jefridin mengatakan bahwa seluruh dinas penghasil di Batam diminta untuk berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah.
“Beberapa objek pajak yang akan dioptimalkan pendapatannya, antara lain pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, parkir, PJU, reklame, dan pajak daerah lainnya,” tambahnya.
Inovasi dan terobosan telah dilakukan oleh perangkat daerah penghasil untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah, demi mendukung keberlanjutan pembangunan kota. Meski tengah melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran, Pemkot Batam tetap memastikan pelayanan publik tidak terganggu.
Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus tetap mengedepankan prinsip efisiensi sambil terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kita semua adalah pelayan masyarakat, dan saya ingin memastikan bahwa kita bekerja untuk kepentingan masyarakat,” ujar Li Claudia.
Li Claudia menambahkan bahwa setiap pimpinan OPD harus mendukung kebijakan pemerintah serta bekerja selaras dengan kebijakan pusat, memastikan bahwa setiap program yang dijalankan tetap efisien dan fokus pada peningkatan kualitas layanan kepada warga Batam.