Pemkab Inhil Bersama DPRD dan KPK Bahas Langkah Cegah Korupsi
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menunjukkan komitmennya dalam mencegah korupsi dengan mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Jakarta Selatan. Bupati Herman didampingi Ketua DPRD Iwan Taruna, Sekda Inhil, dan pihak terkait bertemu dengan jajaran KPK pada Selasa (20/5) dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi antara KPK dan Pemda.
Dalam pertemuan tersebut, pemkab Inhil memperkuat langkah preventif untuk mencegah Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di wilayahnya. Bupati Herman menyatakan, “Rasanya di Riau ini, baru kita pertama kali yang menyurati KPK memohon pendampingan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai pengawasan, tujuannya untuk memberantas korupsi.”
Sebelumnya, Pemkab Inhil telah menyusun langkah bersama DPRD untuk mengatasi KKN. Langkah-langkah tersebut meliputi kewajiban hadirnya Anggota Legislatif pada tiap Musyawarah Rencana Pembangunan untuk mengetahui permasalahan rakyat di dapilnya masing-masing, serta pengacuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait penyaluran Hibah dan Pokok Pikiran DPRD sesuai aturan berlaku.
Bupati Herman juga menegaskan pentingnya pengawasan dengan memperketat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP turun langsung setelah kegiatan fisik selesai dan sebelum pencairan 100 persen untuk memberikan jaminan keamanan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka juga menjadi tempat konsultasi dalam menghadapi potensi korupsi dan memberikan rekomendasi terbaik.
Selama pertemuan tersebut, Bupati Herman juga membahas persoalan defisit anggaran yang dihadapi pemerintah daerah dalam dua tahun terakhir. Melalui kesempatan ini, ia berharap tata kelola keuangan daerah dapat ditingkatkan melalui kerjasama dengan KPK.