Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Johansyah Syafri, telah mengikuti rapat koordinasi klarifikasi dan pembahasan penambahan Sekolah Rakyat (SR) secara zoom meeting pada Senin, 23 Juni 2025, di ruang rapat Hang Jebat Kantor Bupati Bengkalis.
Rapat tersebut bertujuan untuk membahas persiapan Pemerintah Daerah di masing-masing Provinsi, Kabupaten/Kota dalam mempersiapkan gedung dan calon siswa Sekolah Rakyat. Sekjen Kementerian Sosial menyampaikan bahwa dari 308 Balai Latihan Kerja (BLK) di Indonesia, terdapat 122 lokasi yang dianggap cocok untuk fasilitas Sekolah Rakyat, termasuk 98 BLK milik Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota dan 24 BLK milik Kementerian Tenaga Kerja.
Sekjen Kemensos meminta kepada Sekretaris Daerah di seluruh Pemerintah Daerah untuk segera mempersiapkan calon siswa Sekolah Rakyat yang merupakan anak-anak yang kurang mampu, sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, untuk lokasi Sekolah Rakyat yang memiliki lahan kurang dari 6 hektar, disepakati untuk membangun fasilitas bertingkat.
Penentuan lokasi Sekolah Rakyat didasarkan pada prioritas Kabupaten/Kota yang memiliki lahan yang cukup dan berdekatan dengan Provinsi, sesuai dengan Inpres nomor 8 tahun 2025. Sertifikat tanah yang akan dijadikan lokasi Sekolah Rakyat juga harus segera diselesaikan agar proses berjalan lancar.
Pemerintah Bengkalis melalui Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Johansyah Syafri, menyatakan kesiapannya untuk mendukung arahan Kemensos terkait penyediaan gedung dan calon siswa Sekolah Rakyat. Kabupaten Bengkalis telah menyiapkan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai lokasi Sekolah Rakyat dengan menyediakan ruang belajar untuk SMP 1 dan SMA 1.
Meskipun lokasi BLK Bengkalis cukup jauh dari pusat Kabupaten, Johansyah berharap tim verifikasi pusat segera melakukan survei. Jika lokasi tersebut tidak memungkinkan, akan dicari lokasi alternatif. Johansyah juga menegaskan akan segera menindaklanjuti sertifikat tanah yang dibutuhkan oleh Kementerian PU.
Rapat zoom tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat seperti Kadis Sosial, Kadisnaker, Kabid Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan Bengkalis, dan perwakilan Dinas PUPR. Semua pihak berkomitmen untuk mendukung dan mempersiapkan segala kebutuhan terkait dengan pendirian Sekolah Rakyat sesuai dengan arahan pemerintah pusat.