Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di seluruh pelosok Provinsi Riau. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat strategis bersama jajaran PLN dan Komisi XII DPR RI yang berlangsung di Ruang Rapat Bandara VVIP Lancang Kuning pada Selasa (10/6/2025).
Wahid menyoroti perlunya pemerataan akses listrik, terutama untuk daerah-daerah terpencil yang masih belum terjangkau jaringan PLN secara penuh. Ia menargetkan seluruh desa dan dusun di Riau sudah terlistriki maksimal pada 2026, dengan tujuan agar tidak lagi tergantung pada PLTD hingga 2027 yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain fokus pada daerah terpencil, Wahid juga membahas pengembangan kawasan industri baru di Bukit Batu, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rangsang. Menurutnya, ketersediaan listrik yang stabil menjadi syarat utama untuk menarik investor dan menciptakan peluang kerja baru.
“Listrik bukan lagi kebutuhan sekunder, tapi faktor utama penopang ekonomi daerah. Kita tidak bisa berharap ada investasi jika daya tidak tersedia,” tegas Wahid.
Gubernur berharap PLN mempercepat proses teknis di lapangan, termasuk penggantian pembangkit diesel dengan sistem jaringan bawah laut yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Direktur Distribusi PLN, Andi Priyanto, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah konkret, seperti pembangunan kabel laut bertegangan tinggi untuk menggantikan sistem PLTD di beberapa wilayah kepulauan seperti Pulau Rangsang dan Pulau Bengkalis.
Andi juga mengungkapkan rencana PLN untuk mempercepat pembangunan gardu induk dan trafo guna memastikan distribusi listrik lebih merata dan berkelanjutan. Dengan posisi geografis Riau yang strategis, PLN ingin memperkuat Riau sebagai simpul penting sistem kelistrikan di Sumatera melalui jaringan 275 kV dan 500 kV.
Gubernur Wahid optimistis sinergi antara Pemprov Riau dan PLN akan membawa dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pemerataan listrik bukan hanya soal layanan dasar, namun juga kunci untuk membuka akses ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga.