Pemerintah Provinsi Riau optimis dapat mencapai target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2025, terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang terlayani. Hal ini menjadi perhatian global dan prioritas Pemerintah Daerah, karena inklusi keuangan memiliki peran penting dalam menyediakan akses layanan keuangan yang mudah, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan. Pernyataan ini disampaikan oleh Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau pada Kamis, 13 Februari 2025.
Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 114 tahun 2020 dan Peraturan Menteri nomor 4 tahun 2021, tingkat inklusi keuangan ditargetkan mencapai 90 persen pada tahun 2024. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNILK) tahun 2024 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.
Pada tahun 2023, Provinsi Riau berhasil meraih indeks literasi keuangan sebesar 67,27 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 85,19. Dengan pencapaian tersebut, Pemprov Riau hanya perlu meningkatkan sedikit lagi untuk mencapai target inklusi keuangan nasional. Job Kurniawan menegaskan bahwa untuk mencapai target tersebut, diperlukan kebijakan inovatif dalam meningkatkan inklusi keuangan.
Pemprov Riau telah membentuk 13 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tingkat Kabupaten/Kota hingga Provinsi untuk mendukung pencapaian target inklusi keuangan. TPAKD diharapkan dapat menjadi akselerator dalam penguatan ekosistem perekonomian daerah melalui peningkatan akses keuangan. Job Kurniawan menekankan pentingnya TPAKD dalam menggali potensi ekonomi daerah, mengembangkan produk dan layanan jasa keuangan, serta optimalisasi sumber dana di daerah.
Kepala OJK Provinsi Riau, Triyoga Laksito melaporkan bahwa pihaknya telah melaksanakan berbagai upaya seperti optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), perluasan layanan Laku Pandai, dan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) untuk mewujudkan target inklusi keuangan. Namun, masih terdapat kendala seperti perluasan akses dan digitalisasi keuangan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Triyoga Laksito menyadari bahwa untuk mencapai target inklusi keuangan 90 persen, diperlukan sinergi dan inovasi dengan program-program kerja yang ada ke depannya. Dengan demikian, upaya bersama akan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan tersebut.