Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat terkait optimalisasi peran badan usaha terhadap pembangunan di Riau melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), di Kantor Dinas Sosial, Senin (17/3/2025). Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas PUPR Riau dan Bapenda Riau untuk membahas pembangunan dan prioritas program masing-masing OPD.
Rapat ini dipimpin oleh Asisten I Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur, dengan tujuan menindaklanjuti arahan Gubernur Riau terkait Forum CSR agar dapat membantu pembangunan di Provinsi Riau.
Zulkifli Syukur menyampaikan, “Hari ini mengundang OPD melakukan rapat internal (pertama), persiapan untuk menyampaikan seperti apa prioritas pembangunan dari masing-masing OPD, seperti pembangunan (perbaikan) jalan rusak di Inhu, dan daerah lainnya.”
Dalam rapat tersebut, Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan menyampaikan prioritas pembangunan, termasuk program pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa. Zulkifli Syukur menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama untuk merealisasikan program-program tersebut.
Melalui forum CSR, Pemprov Riau berharap perusahaan-perusahaan dapat berkontribusi dalam pembangunan Provinsi Riau. OPD diminta untuk tidak bersaing memasukkan proposal ke perusahaan yang sama, melainkan melalui koordinasi yang terpusat di Dinas Sosial.
Seluruh proposal dari OPD akan diproses melalui Tim Terpadu di Dinas Sosial untuk dipilih perusahaan mana yang menjadi prioritas. Hal ini bertujuan untuk memperkuat data pembangunan prioritas dan merapikan perusahaan-perusahaan (CSR) yang direkomendasikan.
Pihak terkait juga diminta untuk memperkuat regulasi CSR, dengan mengubah status regulasi dari Surat Keputusan (SK) menjadi Peraturan Gubernur (Pergub) untuk memudahkan pelaksanaan program CSR.
Forum CSR merupakan wadah bagi dunia usaha yang memiliki komitmen dalam penyelenggaraan program CSR di bidang kesejahteraan sosial, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi multi pihak. Semua langkah ini dilakukan untuk mendukung pembangunan Provinsi Riau sesuai dengan amanat perundang-undangan.