Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak akan mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, menyatakan, meskipun ada penghematan, kualitas pelayanan kepada publik tetap menjadi prioritas utama pemerintah. “Pelayanan publik tidak boleh terganggu. Tidak perlu khawatir. Kita yang menyelenggarakan, kita yang harus siapkan semua itu. Di semua lini pemerintahan,” ujar Adi Prihantara dengan tegas.
Adi menjelaskan bahwa efisiensi anggaran lebih fokus pada pengurangan biaya perjalanan dinas, belanja pegawai, dan pengurangan jumlah kegiatan yang tidak terlalu esensial. Salah satu kebijakan yang diambil adalah pengurangan 50 persen perjalanan dinas, yang menurutnya bisa digantikan dengan rapat virtual melalui teknologi seperti Zoom meeting. “Contoh perjalanan dinas wajib 50 persen, artinya kalau tidak perjalanan dinas ya tetap bisa. Rapat dengan zoom meeting, gunakan teknologi,” tambahnya.
Sebagai tambahan, Pemprov Kepri juga mendorong Organisasi Perangkat Daerah untuk menghemat penggunaan air, listrik, alat tulis kantor, serta biaya konsumsi yang sering dianggap sebagai biaya pendukung yang dapat dikurangi. “Itu bagian dari biaya pendukung, bukan sasaran utama yang masih bisa dikurangi, kenapa harus dilebihkan,” kata Adi Prihantara.
Pemprov Kepri sendiri telah merasionalisasikan anggaran belanja daerah hingga mencapai Rp252 miliar. Dengan rasionalisasi ini, diharapkan anggaran yang tersedia tetap dapat mendukung program-program prioritas yang telah direncanakan untuk 2025. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah meskipun ada pemotongan anggaran.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, sebelumnya mengungkapkan bahwa rasionalisasi anggaran tersebut berdampak pada penundaan atau bahkan penghapusan sejumlah program yang telah disusun dalam APBD 2025. “Proyek-proyek DAK yang tengah dilelang terpaksa ditunda dulu. Kalau sudah melalui proses lelang, diminta jangan dulu menetapkan pemenangnya,” ungkap Ansar Ahmad. Selain itu, Ansar juga meminta setiap OPD untuk berhemat, terutama dalam penggunaan anggaran yang tidak langsung terkait dengan pelayanan publik, seperti listrik, ATK, dan perawatan gedung.
Walaupun kebijakan ini bertujuan untuk efisiensi, Ansar mengakui bahwa hal tersebut sedikit banyak berdampak pada sektor ekonomi, mengingat belanja pemerintah masih menjadi salah satu indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. “Saya tidak menampik, efisiensi anggaran ini akan sedikit berpengaruh pada beberapa sektor ekonomi, karena belanja pemerintah adalah salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Namun, Pemprov Kepri berharap bahwa meskipun beberapa proyek pembangunan fisik dan program pengeluaran lainnya ditunda atau dihapus, pelayanan publik tetap akan berjalan dengan baik, dan program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar tetap akan dilanjutkan sesuai rencana.