Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengadakan press release resmi mengenai berita resmi statistik inflasi Kota Tembilahan untuk bulan Januari 2025, sekaligus melaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Acara ini berlangsung di Aula Lantai 5 Kantor Bupati dan dipimpin langsung oleh Asisten II Setda Inhil, Junaidi Ismail, yang dihadiri oleh Kepala BPS Inhil, Kepala Kejaksaan Inhil, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya.
Asisten II Junaidi Ismail menyampaikan bahwa pada bulan Januari 2025, terjadi inflasi year on year di Tembilahan sebesar 1,67%, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 105,45. Inflasi year on year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh beberapa indeks kelompok pengeluaran, di antaranya kelompok makanan dan minuman, tembakau, pakaian, serta transportasi. “Kenaikan harga ini sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan ekonomi daerah,” ungkapnya.
Junaidi Ismail juga menginformasikan bahwa tingkat inflasi month to month di Tembilahan pada bulan Januari 2025 tercatat sebesar 0,44%, sedangkan tingkat deflasi year to date juga sebesar 0,44%. “Kami akan terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian inflasi dapat dilaksanakan secara efektif,” tambahnya.
Rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk menyusun strategi pengendalian inflasi yang efektif dan menjaga stabilitas ekonomi daerah. Kehadiran seluruh OPD terkait dalam acara ini menunjukkan komitmen bersama untuk mengatasi masalah inflasi yang terjadi.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Inhil juga memberikan penjelasan terkait data statistik inflasi yang diperoleh. Data tersebut menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna mengurangi dampak inflasi terhadap masyarakat.
Kepala Kejaksaan Inhil menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah pengendalian inflasi yang diambil oleh pemerintah daerah. Menurutnya, penegakan hukum juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga dan perlindungan konsumen.
Seluruh peserta rapat sepakat untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan langkah-langkah pengendalian inflasi sesuai dengan hasil rapat. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kota Tembilahan.
Acara press release dan rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal yang positif dalam mengatasi masalah inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi di daerah. Kolaborasi antara pemerintah daerah, BPS, dan Kejaksaan diharapkan mampu memberikan solusi yang efektif untuk mengendalikan inflasi.