Shin Tae-yong dilepas dari posisinya pada 6 Januari 2025, padahal kontraknya masih berlangsung hingga 2027.
Jatuhnya pelatih asal Korea Selatan yang dibayar sekitar Rp 20 miliar per tahun itu mengakibatkan dampak besar pada keuangan PSSI.
Pengumuman dari akun Instagram @finfolkmoney memperkirakan bahwa PSSI harus membayar kompensasi atau pesangon sebesar Rp60 miliar kepada Shin Tae-yong.
Warga Korea Selatan, terutama anak Shin Tae-yong bernama Shin Jae-won, menyambut keputusan PSSI itu dengan kekecewaan.
Namun, pada saat yang sama mereka juga dihadapkan pada masalah lebih besar di negeri mereka sendiri terkait pemilihan presiden Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan (Asosiasi Sepak Bola KFA) masa jabatan 2025-2029.
Rencana pemilihan orang nomor satu di federasi itu direncanakan akan berlangsung tanggal 8 Januari 2025, dengan tiga kandidat yang akan bertanding, yaitu Chung Mong-gyu, Shin Moon-sun, dan Huh Jung-moo.
Chung adalah presiden petahana yang ingin menjalani pilihan umum lagi untuk masa jabatannya yang keempat.
Shin adalah seorang mantan pemain dan analis TV, sedangkan Huh adalah mantan pelatih kepala Timnas Korea Selatan selama dua periode.
Pilihan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Distrik Pusat Seoul sehari sebelumnya.
Mereka mengeluarkan tanda perjanjian pengadilan untuk menangguhkan klasifikasi ini, yang diajukan Huh Jung-moo, untuk menghentikan prosesnya pada 7 Januari.
Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa pelanggaran aturan prosedural itu secara substansial melawan tujuan keadilan dalam pemilihan, sehingga berdampak pada proses pemilihan.
Tak memiliki pengamat netral, sehingga objektivitas dan ketepatan proses itu tidak jelas.
Pengadilan menyatakan bahwa tak bisa dipastikan apakah komite manajemen pemilihan itu dibentuk menurut peraturan KFA karena federasi ini tidak mengidentifikasi anggota-anggotanya.
Pada siang Kamis, seminggu yang lalu, KFA dan panitia pemilihan presiden setempat menetapkan ulang untuk menjadwalkan pemilihan presiden akan berlangsung pada tanggal 23 Januari.
Shin dan Huh langsung menolak jadwal baru tersebut dengan menjelaskan bahwa mereka tidak pernah menyetujui hal tersebut sejak awal.
Pada konferensi pers kemarin, Shin mengancam akan mengambil tindakan hukum untuk menghentikan proses pemilihan dan mecegah Chung sebagai calon.
Dia juga mengatakan bahwa komite manajemen pemilu tidak memiliki wewenang untuk menjadwalkan ulang pemilihan presiden dan menduga ia menipu publik dan media.
Shin dan Huh mengklaim bahwa komite tersebut memiliki kecenderungan pro-Chung yang konstan, menurut beberapa anggota yang memiliki hubungan dengan petahana tersebut.
KFA lalu mengumumkan pembatalan pemilihan Pilkada pada 23 Januari dan akan dilanjutkan sampai dengan tanggal yang belum ditetapkan.
Keputusan itu diambil beberapa menit setelah delapan anggota komite manajemen pemilu mengundurkan diri bersama-sama karena tekanan yang semakin meningkat.
Pesaing-pesaing Chung kemudian menekan agar pemilihan presiden KFA diserahkan kepada Komisi Pemilihan Nasional (Komisi Pemilihan/NEC).
Komisi Pemilihan Umum (NEC) adalah suatu badan independen yang ditetapkan dalam pemilu yang dibuat demi melaksanakan pemilihan umum yang bebas dan adil.
Lembaga itu juga mengadakan pemilihan presiden Korea Selatan, anggota DPR dan beberapa figur kepala pemerintahan lainnya.
“Langkah terbaik untuk memastikan keadilan adalah tunjukkan kepada NEC untuk menangani proses tersebut, bukan membiarkan peladen saat ini dari KFA menunjukkan anggota ke dalam komite pemilihan manajemen,” kata Huh.
Gunawan menyalahkan “kritik tanpa dasar” dari dua rivalnya atas gangguan terhadap pemilihan tersebut.
Situasi ini melengserkan ketidakpercayaan dan banyak orang yang menyukai sepak bola menginginkan pilihan yang adil melihatnya sebagai kekecewaan,” kata Chung.
“Beberapa orang khawatir kalau KFA akan berhenti berfungsi,” katanya.
Dia mengklarifikasi, bertentangan dengan klaim Huh dan Shin, bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan komposisi komite manajemen pemilihan.
Dia menambahkan, komite itu dibentuk setelah Chung secara resmi memasuki kontestasi dan karenanya telah ditunda sementara dari tugasnya.
“Karena gangguan berulang yang telah memperpanjang kekosongan kepemimpinan, proyek-proyek yang diprihatinkan oleh KFA berada dalam bahaya serius,” kata Chung.
Namun, kandidat lainnya tidak menunjukkan rasa peduli terhadap hal tersebut, dan mereka hanya ingin mencemarkan nama baik KFA serta menunda pemilihan dengan pihak KFA menerbitkan kritik tanpa dasar serta informasi palsu.
Meski kecewa terhadap lawan-lawannya, Chung akhirnya setuju memberi tekanan pada KFA agar mengadakan pemilihan yang adil dan transparan dan meminta NEC untuk menjalankan proses tersebut.