Pagar bambu masih terlihat menghadang dilaut Tangerang, ditandai oleh spanduk merah bekas tanda maklumat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan lalu.
Di pagar itu, terdapat spanduk merah bertuliskan “Penangguhan Kegiatan Pemagaran Laut Tanpa Izin” yang merupakan spanduk penyegelan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pada Senin (13/1), sekelompok tim meninggalkan kantor LBH PP Muhammadiyah menuju pagar bambu itu. Masih membentuk tim di antaranya adalah LBH PP Muhammadiyah, PBHI, LBH Jakarta, WALHI, dan beberapa aktivis lingkungan.
Pada kesempatan ini, peserta yang diwakili LBH PP Muhammadiyah dan perwakilan masyarakat sipil membacakan abjad teladan kepada pihak yang diduga terlibat dalam penambahan pagar laut tersebut.
Berikut adalah isi surat somasi yang ditulis:
-
Mengganggu aktivitas nelayan kulit hitam yang hidupnya tergantung pada laut di wilayah tersebut.
-
Meng сер καنگguh hak akses publik untuk menggunakan laut, yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara bebas dan adil.
-
Bertentangan dengan aturan hukum dan peraturan perundang-undangan
LBH PP Muhammadiyah juga menjelaskan bahwa mereka akan menunggu respon somasi itu selama 3 hari berikutnya. Jika tidak ada respon dari pihak tersebut, mereka akan melaporkan kejahatan tersebut ke markas besar Polri dan mengajukan upaya hukum lainnya terkait penyertaan wilayah laut tanpa izin dan tindakan merugikan kepentingan umum.
“Berdasarkan hal tersebut, kami meminta kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk segera menghilangkan dan membersihkan pagar bambu yang telah menghalangi akses laut bagi nelayan dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterbitkannya somasi terbuka ini,” kata Gufroni perwakilan LBH PP Muhammadiyah dalam pembacaan somasi.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kementerian KKP juga belum memberikan pengumuman lanjutan terkait tindakan lanjutan penyegelan yang telah dilakukan sebelumnya.
