Panglima Besar Nasional Pasukan Kehormatan Negeri menggelar seminar bahaya Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal diwilayah Pesisir Kabupaten Bengkalis. Acara ini diadakan pada Selasa, 22 Juli 2025.
Seminar tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah, kepolisian, dan organisasi kemanusiaan. Mereka membahas tentang dampak negatif dari keberadaan PMI ilegal di wilayah tersebut.
Para pembicara dalam seminar tersebut menyoroti berbagai masalah yang dihadapi oleh PMI ilegal, mulai dari eksploitasi tenaga kerja hingga pelanggaran hak asasi manusia. Mereka juga menekankan pentingnya penegakan hukum dan perlindungan bagi para PMI yang bekerja secara legal.
Panglima Besar Nasional Pasukan Kehormatan Negeri menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan upaya untuk memberantas praktik ilegal dalam perekrutan dan penempatan PMI. Hal ini sebagai bentuk komitmen dalam melindungi hak-hak para pekerja migran Indonesia.
Seminar ini juga menjadi ajang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi yang dapat timbul akibat dari keberadaan PMI ilegal. Diharapkan dengan adanya seminar ini, kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi terkait ketenagakerjaan akan semakin meningkat.
Panglima Besar Nasional Pasukan Kehormatan Negeri juga menegaskan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah PMI ilegal. Hal ini sebagai langkah preventif untuk mengurangi jumlah kasus eksploitasi yang terjadi.
Acara seminar tersebut diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama untuk terus berupaya dalam memberantas praktik ilegal terkait PMI. Para peserta sepakat untuk bekerjasama dalam melindungi hak-hak para pekerja migran Indonesia dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam perekrutan dan penempatan tenaga kerja.
Dengan diselenggarakannya seminar ini, diharapkan akan tercipta kesadaran yang lebih luas di masyarakat tentang pentingnya melindungi hak-hak para PMI dan mencegah praktik ilegal yang merugikan mereka. Selain itu, diharapkan juga akan terjadi peningkatan kerjasama lintas sektor dalam menangani masalah PMI ilegal di wilayah tersebut.