Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, masyarakat dapat menggunakan asuransi swasta untuk mengatasi perbedaan biaya pengobatan dalam penggunaan BPJS Kesehatan.
Menurut Menteri Kesehatan, untuk mengatasi kekurangan tersebut, Pemerintah sedang memperbaiki mekanisme agar masyarakat dapat mendapatkan perlindungan tambahan melalui asuransi swasta.
“Ini adalah langkah yang sedang diperbaiki oleh pemerintah untuk mencegah bahwa masyarakat tidak harus membayar biaya besar saat sakit,” katanya di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
“kepada asuransi tambahan di atas BPJS,” kata dia lagi.
Dia mengatakan, beberapa penyakit berat memerlukan biaya yang tinggi. Sementara bayar BPJS hanya Rp 48.000 per orang.
“Negara-negara yang memiliki pengiriman parkir keluar bandara tinggi bisa puluhan juta hingga ratusan juta,” katannya.
asuransi diatasnya,” ujarnya lagi.
Budi Gunadi mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah melakukan perbaikan untuk memastikan sistem kesehatan di Indonesia tidak memberatkan masyarakat.
“Saya membantah ini jadi kegagalan sistem,” jawabnya.
Budi Gunadi juga mengakui bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) saat ini belum cukup membiayai 100 persen pengobatan obat untuk semua jenis penyakit.
Keadaan tersebut disebabkan oleh keterbatasan biaya yang dapat ditanggung oleh BPJS, terutama dengan premi bulanan yang tergolong murah.
BPJS,” ujar Budi Gunadi.
Yaitu mereka yang masuk dalam paketnya, ungkapnya.
Mungkin hanya pasang Ring. Jika biayanya lebih tinggi, maka hanya sekitar 70-80 persen yang ditanggung.
Sesuai dengan Budi Gunadi, hal ini wajar mengingat iuran BPJS Kesehatan saat ini hanya Rp 48.000 per bulan untuk golongan tertentu.
“Bayangkan, ada pengobatan yang biayanya puluhan miliar hingga ratusan miliar,” ujar Menkes.
“Terseksinya seluruh kebutuhan pengobatan,” katanya.
Meskipun demikian, Menkes juga menyatakan bahwa BPJS tetap memberikan manfaat besar bagi masyarakat, walaupun ada keterbatasan dalam aspek keuangan.
“Obat dan pengobatan tertentu”, kata Budi Gunadi.
“Saya terbuka soal ini agar masyarakat bisa memahami dan mempersiapkan solusi alternatif,” katanya kembali menekankan.
