Tahun ini menjadi tahun terakhir Kementerian Agama melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji untuk jemaah Indonesia.
Mereka akan digantikan oleh Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang telah dibentuk Presiden Prabowo Subianto sejak ia dilantik pada 20 Oktober 2024.
BPH belum menangani ibadah haji tahun ini karena persiapan ibadah haji yang dilakukan sejak tahun 2024 dipegang oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
Lembaga yang relatif baru ini masih mempersiapkan diri untuk transisi dan memperkuat struktur organisasinya.
Sortasi bubar tahun terakhir penyelenggaraan haji dalam lingkungan Kementerian Agama ini diberikan oleh Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar.
Ia meminta doa agar tugas berat yang selama ini digantungkan Kemenag bisa selesai dengan baik atau diberi rahmat atasnya.
“Ini adalah penyelenggaraan ibadah haji terakhir yang akan dikelola Kemenag, jadi kami ingin husnul khatimah. Kami ingin menciptakan senyuman bagi para jemaah haji Indonesia,” ujar Menag Nasaruddin, Jumat (17/1/2025).
Dalam keterangannya, Nasaruddin menegasakan, Kementerian Agama berkomitmen memberikan pelayanan yang menjamin kedamaian, kenyamanan, dan keamanan bagi para jemaah haji tahun ini.
“Pelayanan haji yang dalam suasana damai, aman, serta nyaman menjadi komitmen pemerintah Indonesia ini waktu sekarang. Tentu saja sudah dipesankan oleh Presiden Prabowo,” katanya.
Nasaruddin berkata, salah satu kabar baik yang menyertainya pelaksanaan haji tahun ini adalah penurunan biaya haji hingga mencapai Rp 55,4 juta.
Hal ini diharapkan memberikan kebahagiaan bagi para calon jemaah haji yang telah lama menantikan momen penting untuk menunaikan rukun Islam kelima.
“Mereka juga akan tersenyum lagi jika tiba di Tanah Suci yang mereka sangat penasaran, atau rindukan, dan mendapatkan pengalaman terbaik dari kita semua itu,” kata Menag.
Imam Besar Masjid Istiqlal juga menekankan pentingnya pelaksanaan manasik haji yang baik sebagaimana amal ibadah unggulan sebagai salah satu upaya agar peziarahan haji menjadi pengalaman suci yang membahagiakan bagi para jemaah.
“Artinya, kita juga perlu memperhatikan manasik haji dengan baik. Kita ciptakan senyum-senyum ini,” tambahnya.
Siapkan masa transisi
Selain berkoordinasi dengan Kementerian Agama, BPH yang dipimpin Mohamad Irfan Yusuf ini juga menyiapkan institusi perwakilan yang profesional dan bertanggung jawab.
Salah satu kekecewaannya adalah menunjuk tujuh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); menurut KPK, namanya tidak disebutkan oleh tube Panitia Hubungan Luar Biasa (BPH).
BPJN hadir untuk melaksanakan instruksi Presiden. Kami pastikan pelaksanaan pengelolaan perjalanan haji dijalankan dengan standar integritas yang tinggi, sehingga tidak hanya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, tetapi juga memberikan dampak luas bagi pembangunan bangsa,” kata Wakil Kepala BPJN, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat melantik pejabat tinggi di lingkungan BPJN, Jumat (10/1/2025).
Dahnil mengatakan, komitmen BPH Haji selaras dengan visi Presiden untuk menjadikan haji bukan hanya sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai pendorong perkembangan ekonomi umat, peningkatan nasionalisme, dan akulturasi toleransi.
“Dewan Haji akan terus berusaha memastikan pelaksanaan ini berjalan lancar dengan baik dan jujur demi kebaikan umat dan bangsa Indonesia,” ujarnya.
