Peraturan ini, menurut Menteri Dalam Negeri, untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin, memastikan akses perumahan layak untuk semua, dan mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin.
“Ini adalah perintah, dan kami meneruskannya. Kami harus mengingat bahwa Presiden adalah pengendali, penanggung jawab terakhir pemerintahan, baik pusat maupun daerah,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Menteri Dalam Negeri menekankan pola ini bukan hanya instruksi dari pemerintah pusat, melainkan juga tanggung jawab daerah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.
Tito berharap pemerintah setiap daerah segera mengambil tindakan untuk mendorong warga, terutama mereka yang membutuhkan hunian layak, menikmati dampak kebijakan ini.
Keterlambatan penyebarluasan, menurut dia, dapat membahayakan masyarakat kurang berpendapatan.
Terkait dengan implementasi, Tito mendorong daerah lain untuk mengikuti sistem dan inovasi layanan Pelayanan Borough (PBG) yang diterapkan oleh Kota Tangerang.
Ia menjelaskan bahwa sistem ini berhasil mengurangi waktu layanan sebesar empat jam maupun 59 menit dengan memanfaatkan teknologi informasi yang transparan dan efisien.
“Tentu, sekarang dengan adanya terobosan 4 jam, bahkan ada yang tadi 59 menit, bagi saya ini benar-benar luar biasa, impressive sekali,” kata Tito.
Mendagri juga mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah Kota (Pemkota) Tangerang yang menerapkan sistem pembayaran daring (online) langsung ke rekening bank sehingga mencegah praktik pungutan liar (pungutan liar atau pungli)
Petugas PBG Tangerang bertugas di mal pusat pelayanan publik di bawah pengawasan aparat seperti polisi dan jaksa, sehingga memberikan transparansi dan kepercayaan kepada masyarakat.
Tito menegaskan bahwa pihaknya akan mengawasirah redraw implementasi kebijakan tersebut di daerah-daerah yang belum menerapkan.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk segera membuat peraturan yang relevan agar kebijakan pro-rakyat ini dapat dirasakan secara merata di seluruh Indonesia.
“Minggu depan, saya akan melacak lagi beberapa daerah yang sudah mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah. Jika ada, tentu kami akan memberi dukungan,” pungkas Tito.
