Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Suara Rakyat Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, Jumat (11/5/2025). Massa meminta agar BPKP Riau transparan terkait kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD Riau yang ditangani Polda Riau.
Dalam aksi yang berlangsung di depan kantor BPKP Riau tersebut, massa mendesak agar BPKP segera mengumumkan hasil perhitungan kerugian negara dalam kasus yang tengah ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda) Riau.
“Kami meminta BPKP Perwakilan Riau segera mempublikasikan hasil audit dugaan korupsi SPPD fiktif agar proses penegakan hukum tidak terhambat,” kata Kornel selaku koordinasi lapangan.
Para demonstran juga menuntut BPKP untuk bersikap transparan dalam melakukan penghitungan kerugian negara. Mereka menilai publik memiliki hak untuk mengetahui perkembangan penyelidikan kasus tersebut.
“Sudah hampir satu tahun kasus ini berjalan, namun belum ada satu pun tersangka yang diumumkan oleh Polda Riau. Kami curiga proses audit lamban karena tidak adanya tekanan publik,” tambah Kornel.
Aksi ini juga menyuarakan pentingnya klarifikasi dari pihak BPKP terkait proses audit yang dinilai berjalan sangat lambat.
“Kami berharap kejelasan dari lembaga auditor negara tersebut agar proses hukum dapat segera dilanjutkan ke tahap berikutnya,” tutupnya.