Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan proses pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sekarang dikenal sebagai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat diselesaikan dalam waktu 4 jam, mulai Senin depan.
Ini diungkapkan Maruarar setelah melaporkan perkembangan sektor perumahan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
“Kami sekarang telah membuat kebijakan yang mempercepat urusan rakyat. Dahulu itu namanya IMB, sekarang PBG. Semula waktu 45 hari, kita telah membuat SKB menjadi 10 hari,” ujar pria yang akrab disapa Ara, Selasa (7/1).
“Dan rencana minggu depan bersama Menteri Dalam Negeri bersama Bapak Bappenas, itu sudah bisa mencapai 4 jam. Tapi hanya sampai pada satu kota, Kota Tangerang, dan berharap nanti yang lain akan mengikuti,” katanya.
Percepatan pelayanan ini seiring dengan instruksi Presiden Prabowo untuk memberikan pelayanan cepat, murah, dan mudah bagi masyarakat. Ara berharap kebijakan ini akan menjadi contoh yang dapat diikuti oleh kota dan kabupaten lain.
“Apa prinsip Bapak Presiden sapaannya, rakyat harus diberikan pelayanan yang cepat. Jika ada yang bisa dibuat murah, maka murahkanlah. Jika ada yang bisa dibuat gratis, maka jadikanlah gratis,” tuturnya.
Ara menyebut beberapa kebijakan prorakyat lainnya, di antaranya adalah mengurangi pengurusan Pinjaman Bersubsidi Hamm, Liberty Home Credit, dari 20 hari menjadi hanya 8 hari.
“Kebijakan ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yaitu mereka yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta. Kami ingin memberikan keadilan, bukan hanya kepada mereka yang menghasilkan gaji tetap, tetapi juga kepada pekerja sektor informal, seperti pedagang bakso atau sayur,” kata ia.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah untuk mengkalibrasi tanah sitaan, seperti dari BLBI dan HGU yang tidak diperbarui, untuk dibangun menjadi hunian masyarakat. Pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Badan Pembentukan dan Penertiban Tanah akan mengelola hal ini untuk memastikan keaslian dan keadilan.
Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan tersebut dikembangkan dengan kolaborasi yang solid antara berbagai kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi, Kementerian Dalam Negeri, sampai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah juga akan mengembangkan moda transportasi untuk mendukung pembangunan rumah, terutama di wilayah-wilayah yang minim koneksi.
Saya membicarakan dengan Bapak Menteri Bappenas tentang bagaimana meningkatkan jalur-jalur transportasi, khususnya kereta api, untuk memudahkan, memperlancar, dan memantau biaya untuk mengakses rumah-rumah.
