Mengumumkan akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berfokus pada konsep “Ibu Kota Politik”.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat internal membahas percepatan pembangunan Kota IKN Nusantara di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2024).
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan Set anywaysmartINY dan camerlaMarbuatir Sirait, Menteri Sekretarisdr Umer NegerlaPrasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijadaya, dan Kepala IKN (khusus) Basuki Hadimul Jonos.
MPR akan mengunjungi IKN pada Jumat dan Sabtu ini
Terjemahan bisanya
“Dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai penjelasan kepada masyarakat luas,” ujar dia di Gedung Kabinet Istana Presiden di Jakarta, Selasa (21/1/2025).
AHY juga menjelaskan bahwa pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep “Ibu Kota politik” dengan menyelesaikan pembangunan fasilitas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif. Presiden Prabowo menginginkan untuk menjadikan IKN Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada akhir masa kepresidenannya atau pada tahun 2029.
Dia mengatakan, IKN sebagai Ibu Kota Politik sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan pemerintahan yang lengkap dan tercermin dengan demokrasi.
“Harapan Presiden adalah fokus dulu di sana sehingga kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis,” imbuhnya.
:
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa karena Negeri Demasi sistem politik yang mana IKN akan menjadi, maka pembangunan di IKN akan lebih difokuskan pada gedung-gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Artinya, untuk institusi yudikatif, Ketua Umum Partai Demokrat mengatakan bahwa pembangunan akan dipatok sehingga setiap bagian dari trias politika tidak hanya menjadi simbol, tetapi bangunan yang nyata.
Menurutnya, dengan mata peduli dalam menyiapkan bangunan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka Indonesia bakal memiliki kelengkapan tertutup dalam mewujudkan pemerintahan di sebuah negara yang demokratis.
“Harapan Bapak Presiden sebenarnya memang untuk siap dahulu di sana, sehingga dengan demikian jika semua sudah terdiri dari tiga fungsi tersebut, maka sebenarnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan politik, baik harian maupun strategis. Saya mohon izin kepada investor,” pungkas AHY.
Anggaran Pembangunan IKN
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa untuk menyelesaikan pembangunan program Ibu Kota Nusantara dari tahun 2025 hingga 2029 diperlukan anggaran dari APBN hingga Rp48,8 triliun.
Mengatakan hal semacam itu, Basuki menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan sasaran pembangunan sarana dan prasarana untuk lembaga-lembaga peradilan dan legislatif akan selesai pada tahun 2028.
Beliau [Prabowo] memimpikan target bahwa pada tahun 2028 sudah merupakan target agar ini menjadi Ibukota politik. Maka kami diberi amanat untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, serta ekosistem legislatif,” ujar Beliau di Kantor Presiden, Selasa (21/1/2025).
Dia mengatakan bahwa untuk bangunan yudikatif dan legislatif, ada sketsa langkah awal pembangunan yang dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR). Meski begitu, kata Basuki, Prabowo kembali meminta peninjauan kembali kembali soal sketsa tersebut.
Karena itu, Basuki melanjutkan bahwa pihaknya dengan Kemendes adalah akan membentuk tim desain yang hasilnya nanti bisa disampaikan kepada Kementerian PU
Mantan Menteri PUPR ini berujar bahwa giat pertama yang akan dilakukan oleh instansinya adalah menyelesaikan kompleks legislatif yudikatif dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN wilayah Perencanaan (WP) 2.
“Karena kita tadi berada di WP1, ini kemudian menuju WP2. Dalam kisaran Rp48,8 triliun ini juga dipakai untuk merawat, mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi,” jelasnya.
terutama untuk mengembangkan 97 apartemen dan 129 rumah teres.
Dana dari KPBU, kataBasuki, juga dialokasikan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 50 MW yang baru saja diresmikan oleh Prabowo, Senin (20/1/2025) kemarin.
Basuki mengatakan bahwa akan melanjutkan pembangunan dengan menggunakan KPBU untuk sepanjang 138,6 kilometer di kawasan KIPP itu. “Sampai sekarang yang dikerjakan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan dengan KPBU,” katanya.
Dalam rapat tersebut, kata AHY, Prabowo dan timnya juga membahas tentang sumber pendanaan yang melibatkan kombinasi antara APBN dan sumber lainnya selain APBN melalui kerjasama dengan pihak swasta.
Pemerintah berharap sektor swasta dapat memberikan kontribusi positif dan integral dalam proyek pengembangan IKN.
“Inilah hadirnya kebersamaan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha. Kami juga berharap dunia swasta, pihak swasta bisa berkontribusi secara positif dan tentunya terintegrasi dengan baik,” pungkas AHY.