Mahkamah Agung Kabulkan Kasasi OJK atas Gugatan Pencabutan Izin Usaha Kresna Life
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) dalam perkara Nomor 140 K/TUN/2025 yang mengabulkan permintaan kasasi OJK atas gugatan terhadap pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) MA.
Pencabutan izin usaha Kresna Life oleh OJK pada 23 Juni 2023 didasarkan pada ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi rasio solvabilitas sesuai ketentuan dan menutup defisit keuangan melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali atau mengundang calon investor. Langkah ini diambil untuk melindungi konsumen dari potensi kerugian yang lebih besar dan mencegah bertambahnya calon konsumen baru yang dirugikan.
Keputusan kasasi MA ini sekaligus membatalkan putusan sebelumnya dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta, yang sempat memenangkan gugatan terhadap OJK. Dengan demikian, pencabutan izin usaha Kresna Life tetap sah dan final sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini, OJK mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan. OJK juga memastikan bahwa proses penyelesaian kewajiban terhadap pemegang polis Kresna Life akan tetap berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan konsumen.
OJK berkomitmen untuk menjalankan mandatnya dalam menciptakan industri jasa keuangan yang sehat, transparan, dan berintegritas, serta tidak akan ragu dalam mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
OJK menyatakan, “Keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi OJK atas gugatan terkait pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) merupakan langkah penting dalam menegakkan keadilan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.”
Sebagai regulator di sektor jasa keuangan, OJK menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan demi menjaga stabilitas industri dan melindungi kepentingan konsumen.
OJK menegaskan, “Kami akan terus melakukan pengawasan ketat dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan dari para pelaku usaha di sektor jasa keuangan demi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap industri ini.”