DPRD Pekanbaru menggelar rapat paripurna pada Kamis (30/01) dengan agenda Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reses Perdana Anggota DPRD Pekanbaru tahun 2024. Selain menyampaikan aspirasi masyarakat, dewan juga menyoroti persoalan hutang tunda bayar Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang mencapai Rp 400 miliar. Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Kegiatan ini merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan masyarakat pada setiap masa reses.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, didampingi Wakil Ketua Tengku Azwendi Fajri, Andry Saputra, dan Muhammad Dikky Suryadi Khusaini. Hadir pula Plt Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Zarman Chandra, serta sejumlah pejabat eselon II dan III Pemko Pekanbaru.
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Dikky Suryadi Khusaini, menyampaikan bahwa semua aspirasi masyarakat telah disampaikan oleh juru bicara masing-masing daerah pemilihan. Ia juga menyoroti dampak dari hutang tunda bayar Pemko Pekanbaru. Menanggapi hal tersebut, Plt Sekdako Pekanbaru, Zarman Chandra, menjelaskan bahwa persoalan tunda bayar tidak hanya terjadi di Pekanbaru, tetapi juga di seluruh kabupaten/kota di Riau. Pemko Pekanbaru masih menunggu pencairan dana bagi hasil dari Pemprov Riau yang diperkirakan mencapai Rp 80 miliar.
Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Fathullah, mengkritik pengelolaan keuangan Pemko Pekanbaru yang dinilai paling buruk dalam 10 tahun terakhir. Ia juga merekomendasikan evaluasi terhadap Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru, Yulianis, yang dinilai tidak kooperatif. Fathullah juga menambahkan bahwa belum dibayarkannya kegiatan reses pertama dapat berdampak terhadap pelaksanaan reses selanjutnya.
Berdasarkan jadwal, pada Februari 2025, anggota DPRD Pekanbaru akan kembali memasuki masa reses kedua tahun anggaran 2024-2025. “Jika kegiatan reses pertama saja belum dibayarkan, bagaimana dengan reses selanjutnya? Tahun ini benar-benar yang terburuk dalam pengelolaan keuangan Pemko Pekanbaru,” tutupnya.