Krisis Keuangan UB: Gaji Dosen Tertunda, Kampus Terancam Ditutup

Yayasan Bina Administrasi (YBA) menjelaskan keterlambatan pembayaran gaji staf serta dosen dari Fakultas Kesehatan dan Teknik di Universitas Bandung (UB) selama audiensi bersama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah IV di Cikutra, Kota Bandung, pada Selasa (7/1/2025).

Ketua Yayasan Bina Administrasi (YBA), Uce Karna Suganda, mengatakan lambatnya pembayaran upah dosen serta staf disebabkan oleh krisis keuangan dan biaya operasional yang diperkirakan mencapai sekitar Rp400 juta rupiah setiap bulannya.

Derinya karena penutupan tiga prodi di Fakultas Administrasi dan Bisnis. Ia menjelaskan, saat ini keuangan sangat besar pada Fakultas Kesehatan dan Fakultas Teknik.

Meskipun mahasiswa Fakultas Teknik dan Kesehatan membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tiap semester, uang tersebut tidak mencukupi untuk membayar biaya operasional kampus setiap bulan.

Kondisi keuangan semakin buruk pada bulan April 2023. Uce mengatakan, yayasan harus mengumpulkan dana darurat sampai sekitar Rp630 juta untuk membayar gaji yang tertunda.

Dana darurat tersebut dilakukan dengan menjual aktiva tetap seperti motor. Bahkan, pihak tersebut juga merencakan untuk menjual gedung kampus 1 yang berada di Cipagalo.

“Kita juga menawarkan menjual bangunan kampus. Jadi kalau itu laku, sudah habis sepenuhnya. Pembangunan ke depan ada yang tersisa. Kampus dipindahkan ke Muarajen, Kampus 1,” ujar Uce kepada wartawan.

UcE menjelaskan, dengan keadaan krisis keuangan ini, dirinya masih berkomitmen untuk menjaga kampus. Menurutnya, jika dia tak bertindak, ia tak tega kampus harus bangkrut.

“Ia tidak sabar melihat hal itu, bahkan banyak orang yang mengolok-olok saya,” katanya.

Pengkompromian itu membicarakan utang sekitar Rp10 miliar yang harus diselesaikan oleh pariwisata asing, yang harus membayar utang tersebut pada Bank Negara Indonesia (BNI).

“Tentu saja, kami bergegas mencari jawaban terbaik untuk membayar utang ini, dan berharap ada yang bisa merangkap mengurus yayasan ini,” katanya.

Uce berharap dalam kondisi krisis keuangan ini ada investor atau pihak lain yang tertarik untuk mengambil alih manajemen dengan dana 18 miliar, yaitu termasuk biaya operasional, izin, dan utang utang piutang yang harus diselesaikan.

“Saya siap mengalih kelola, sebelumnya Rp10 miliar di bank BNI dan Rp8 miliar untuk operasional,” katanya.

Untuk melindungi kampus, pihak yayasan juga akan melakukan kerjasama dengan yayasan lain untuk menyelamatkan kondisi keuangan. Uce mengatakan, kemungkinan kerjasama itu dengan yayasan Go International.

“Kami bekerja sama dengan yayasan lain untuk mendirikan UB. Jadi, nanti Universitas Bandung Internasional, disingkat UBI, akan dijalankan oleh kedua yayasan ini,” katanya.

Dari kerjasama ini diharapkan akan membawa perubahan yang positif, termasuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nantinya, mahasiswa akan memperoleh dua gelar dan empat sertifikat sebagai tanda prestasi, setelah menempuh studi di dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia.

Situs solusi masyarakat, Mentok, Universitas Brawijaya akan ditutup.

Kepala Liknus Ditjen Dikti Wilayah IV, M Samsuri, menyatakan bahwa pergantian pengelolaan bukanlah wewenangnya. Jika masalah ini berlanjut dan hak studi serta akademik mahasiswa akan mengalami gangguan, maka kemungkinan besar kampus akan ditutup.

“Jika nantinya tidak ada solusi, kemungkinan pihak kampus juga akan memutuskan untuk menutup kampus tersebut,” katanya.

Penutupan kampus sendiri, lanjut Samsuri, berdasarkan hasil evaluasi yang akan dilakukan secara menyeluruh oleh Lembaga Layanan Dekanatkan Dikti. Sebelumnya, penilaian tersebut juga akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikbudristek).

“Nanti kalau itu (berlarut) kita akan melaporkan ke Kemendikbudristek untuk menurunkan tim evaluasi kinerja perguruan tinggi. Nah, dari hasil evaluasi yang lebih mendalam itu bisa,” ujarnya.

Samsuri berkata, yayasan sebagai penyelenggara wajib membayar hak gaji karyawan. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, beliau tidak bisa campur tangan lebih dalam lagi.

Yaitu meninggalkan tanah air atau orang tua dan ibu mereka yang membesarkan mereka,

Samsuri menegaskan agar proses pembelajaran Universitas Bandung berjalan sesuai dengan peraturan. Ia menyebutkan bahwa akreditasi beberapa program studi di lembaga pendidikan itu telah habis.

“Tidak, kita tidak mencampuri urusan yang sifatnya operasional. Peran kami memang berfungsi untuk memastikan bahwa proses pembelajaran harus berjalan dengan lancar,”.

“Kemudian, jika mahasiswa atau orang tua ingin anaknya pindah, harus diotentikan. Kalau dosen (terkait uang) untuk dibayarkan,” tambahnya.

Sementara itu, ayah atau ibu salah seorang mahasiswa, Aisyah Ratnaningsih, sangat menginginkan putrinya lulus tepat waktu, khususnya saat ini putrinya mulai semester lima.

Di dalam pertemuan antara yayasan dan pegawai kampus, Aisyah menyatakan bahwa Dikti hanya bertindak sebagai penengah dengan dua pilihan untuk menyelamatkan kampus dan mahasiswanya yaitu mahasiswa memilih untuk beralih ke kampus lain atau yayasan mengambil alih pengelolaan.

Aisyah berharap ada yayasan baru yang mengelola, karena untuk memindahkan anaknya ke kampus lain itu mahal, terutama sekarang anaknya di semester lima.

“Jika itu terjadi, contohnya semester lima, semester berikutnya, saya juga pasti melanjutkan dengan pengelolaan baru,” jelasnya.

Selain itu, yayasan baru yang mengakuisisi kampus juga harus memperhatikan hak kewajiban upah gaji dosen dan pegawai.

Apa pun meskipun dianggap alih kelola, perasaan saya saat itu, bahwa secara material, tidak sanggup gitu, ya, seharusnya sudah siap untuk alih kelola.