KPU dan Bawaslu Natuna Kembalikan Mobil Dinas Sewa Demi Efisiensi Anggaran
NATUNA | SERANTAUMEDIA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Natuna telah mengambil langkah untuk meningkatkan efisiensi anggaran dengan mengembalikan enam mobil dinas yang sebelumnya disewa untuk mendukung kegiatan Pemilu dan Pilkada. Keputusan ini diambil setelah seluruh tahapan Pilkada selesai pada Januari 2025.
Ketua KPU Kabupaten Natuna, Kusnaidi, mengungkapkan bahwa keenam mobil tersebut merupakan kendaraan sewaan yang biaya sewanya ditanggung oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). “Mobil sewa ada enam unit, lima digunakan oleh komisioner dan satu oleh sekretaris. Keenam mobil ini sudah tidak kita gunakan sejak Januari 2025,” ujar Kusnaidi.
Selain mengembalikan kendaraan, KPU Kabupaten Natuna juga telah menghemat penggunaan listrik dan kebutuhan operasional lainnya. “Efisiensi ini tidak mempengaruhi kinerja KPU, karena semua tahapan Pilkada sudah selesai. Saat ini, mobil masih diparkir di Kantor KPU Natuna, menunggu pemilik mengambilnya,” jelasnya.
Dalam kondisi tersebut, Kusnaidi menyatakan bahwa pihaknya tetap bisa menjalankan tugas dengan maksimal, mengingat mereka sudah terbiasa menggunakan sepeda motor untuk mobilitas sehari-hari. “Lagipula, tahapan juga tidak ada yang sibuk lagi. Kita masih ada empat unit mobil dinas yang siap digunakan jika diperlukan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Natuna, Siswandi, juga telah mengembalikan seluruh mobil sewa sejak Januari 2025. “Kita ada lima mobil, tiga digunakan oleh komisioner, satu untuk operasional kantor, dan satu lagi untuk Gakkumdu,” kata Siswandi.
Namun, menurut Siswandi, pengembalian mobil sewa ini akan berdampak pada kinerja Bawaslu Natuna. “Dengan tidak adanya mobil, memang ada sedikit kendala dalam mobilitas, karena kami belum memiliki mobil dinas dan tidak semua komisioner memiliki mobil pribadi,” ujarnya.
Keputusan untuk mengembalikan mobil dinas sewaan ini adalah bagian dari langkah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh kedua lembaga untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Meskipun demikian, kedua lembaga ini tetap memastikan kinerja mereka tidak terganggu dan tetap siap melaksanakan tugas mereka dengan maksimal.