Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai mengadakan acara media gathering pada Selasa (25/2) di Ruang Pertemuan KPP Pratama Dumai. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai, Edy Waluyo, beserta jajaran pimpinan dan staff KPP Pratama Dumai.
Kegiatan media gathering ini merupakan strategi untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 dan mempublikasikan aplikasi Coretax sebagai bentuk reformasi perpajakan.
KPP Pratama Dumai merupakan unit kerja Kementerian Keuangan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau, dengan wilayah kerja meliputi Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir. Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Dumai terdiri dari 11.966 Wajib Pajak Badan, 262.527 Wajib Pajak Orang Pribadi, dan 329 Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
Edy Waluyo, Kepala KPP Pratama Dumai, menyampaikan pentingnya media sebagai sarana untuk menyebarkan informasi perpajakan kepada masyarakat. Dia juga menekankan bahwa KPP Pratama tidak hanya memberikan pelayanan, tetapi juga melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait perpajakan.
Pada tahun 2024, KPP Pratama Dumai berhasil meraih predikat ZIWBK (Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi) berkat kerja keras seluruh pegawai. Selain itu, KPP Pratama Dumai juga membuka layanan media sosial Instagram @pajakdumai dan @pajakbagansiapiapi, serta saluran telepon dan email untuk pelayanan.
Coretax, sistem inti administrasi perpajakan yang diluncurkan pada 1 Januari 2025, menjadi tonggak baru dalam perpajakan Indonesia. Meskipun masih memerlukan penyempurnaan dalam implementasinya, Coretax dirancang untuk merevolusi layanan perpajakan secara digital.
KPP Pratama Dumai juga membuka kelas pajak setiap hari Senin hingga Jumat untuk membantu Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Berbagai upaya dan kerja sama dengan Relawan Pajak Untuk Negeri diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hak dan kewajiban perpajakan.
Edy Waluyo menegaskan bahwa seluruh layanan perpajakan yang diberikan oleh KPP Pratama Dumai tidak dipungut biaya administrasi. Dia juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kesadaran perpajakan dan keterbukaan informasi publik.