Gubernur Riau, Abdul Wahid, dalam rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Balai Serindit Gedung Daerah, Pekanbaru, pada Rabu (12/3/2025), menyebut Pemerintah Provinsi mengalami tunda bayar hingga Rp2,2 triliun. Pernyataan tersebut menarik perhatian publik dan viral di berbagai platform media sosial serta diulas oleh media massa, baik online, cetak, maupun televisi.
Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, memberikan klarifikasi bahwa angka defisit sebesar Rp2,2 triliun tersebut tidak benar. Menurutnya, informasi yang berkembang tidak akurat dan perlu diluruskan. SF Hariyanto menjelaskan bahwa defisit anggaran terjadi ketika jumlah belanja lebih besar dari pendapatan yang diperoleh. Ia merinci bahwa target pendapatan Pemprov Riau pada tahun 2024 sebesar Rp11 triliun, tetapi realisasi yang tercapai hanya Rp9,4 triliun atau sekitar 85,42 persen.
Faktor lain yang mempengaruhi adalah angka Participating Interest (PI) tahun 2024 yang dirancang mencapai Rp1,6 triliun. Dari jumlah tersebut, 50 persen diperuntukkan bagi kabupaten/kota dan 50 persen lainnya untuk provinsi, yakni sebesar Rp736 miliar. Namun, realisasinya hanya Rp200 miliar, jauh dari target yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena pencapaian produksi minyak yang ditargetkan mencapai 1 juta barel per hari memerlukan operasional yang besar untuk mendukung inovasi tersebut.
Untuk mengatasi defisit anggaran, Pemprov Riau telah melakukan berbagai langkah efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain pemotongan anggaran perjalanan dinas serta anggaran yang dinilai kurang efektif, dengan total penghematan mencapai Rp386 miliar. SF Hariyanto menegaskan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Gubernur Abdul Wahid terkait isu defisit anggaran ini. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Riau untuk memastikan semua data yang disampaikan akurat dan tidak simpang siur.
Total tunda bayar yang mencapai Rp916 miliar telah dialokasikan ulang sehingga tidak lagi menjadi beban keuangan daerah. Sementara itu, untuk tunda salur, Pemprov Riau telah menganggarkan Rp1,2 triliun pada tahun 2025. Anggaran ini akan digunakan untuk menyelesaikan tunda salur tahun 2024 kepada kabupaten/kota sebesar Rp550 miliar. SF Hariyanto menegaskan bahwa keuangan Pemprov Riau masih dalam kondisi aman.