Keluhan Orang Tua Siswa SD Belajar Lantai karena Belum Bayar SPP yang Heboh di Media Sosial.
Tidak ingin membuat kesalahpahaman, Yani Kakak dari Ibu/Bapak murid itu mengaku bahwa video yang viral tersebut adalah manipulasi (settingan).
Dia meminta maaf atas tindakan adiknya tersebut.
Sekolah ini tidak pernah bersalah dan sangat membantu. Tidak memilih-memilih, bisa mendapatkan bantuan dari mana saja.
“Saya selalu merasa sekolah swasta ini bagus dan tidak pernah bermasalah sepanjang masa,” katanya dari video yang diterima Tribun-Medan.com, Senin (13/1/2025) kemarin.
Awalnya anaknya duduk di pojok buku, itu kan ada kamera pengawas. Pagi-pagi mamanya memanggil, disuruh duduk di laci bawah. Langsung meminta klarifikasi dari mamanya.
Hentikan medsos TikTok, Facebook sini berhadapan dengan semua ini. Kesalahan tidak dari guru, tapi memang adik saya sendiri yang tidak tahu diri sendiri
“Maafkan aku atas nama keluarga, aku malu melakukannya di hadapan keluarga. Tolonglah mengampuni saya dan keluarga,” ujar Yani sambil menangis diperhatikan oleh puluhan wali murid lain.
Mereka cuma saja menghujat pihak sekolah dan guru.
Bahkan Kamelia telah menerima bantuan dana dan dukungan dari pejabat hingga influencer.
Pihak Dinas Pendidikan telah mengadakan audiensi terbaru dengan yayasan serta orang tua siswa.
Namun, Kamelia tidak berani hadir, atau berhalangan untuk mengikuti audiensi
Puluhan perwakilan wali murid menyatakan, yayasan sekolah Abdi Sukma telah menerima bantuan selama 6 bulan dari dana Bos.
Bantuan 235-450 dari Sutan Tan.
“Mulai kelas 1-9 semua dapat bantuan, Pak. Jadi untuk SPP setahun itu terlunas, karena ada bantuan lagi,” ungkap wali murid lain.
Soal hukuman sekolah, orang tua murid lain dikenakan jika anaknya tidak mengerjakan PR Namun kalau dihukum tidak membayar SPP tidak sesuai.
“Saya sangat heran, pergi ke video itu, sebaliknya ide-ide saya tentangnya, sekarang menemukan fakta sebenarnya, ternyata bukan seperti itu (tidak dijadikan belajar di lantai karena tidak membayar SPP), ” ujar orangtua siswa setelah tampil diitas peringatan.
Saya pengawas sekolah, kami tahu, bayar 6 bulan, enam bulan gratis. Kami tidak ingin gagasan sederhana satu pihak dirugikan, sementara yang lain mendapat untung.
“Kalau sekolah dan guru tidak ada, maka anak-anak di sini akan menjadi apa. Menurut saya, jika guru mendidik (murid secara) benar dan murid salah membayar banyak akibat itu hal yang seharusnya. Tidak boleh sampai hanya gara-gara reputasi sekolah rusak, padahal sekolah banyak membantu,” kata wali murid lain.
Gerindra Berikan Bantuan
Presiden Prabowo Subianto membela kabar ini dan memberikan bantuan lewat Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Sumatera Utara, Ade Jona.
Ade Jona mengumumkan beasiswa tersebut diberikan secara simbolis pada Ibu dan putrinya, Kamelia, pada Sabtu (11/1/2025).
Saya dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindra) Sumatra Utara memberikan beasiswa sampai siswa tersebut selesai menamatkan pendidikan SMAdari saya sendiri, Ade Jona kepada Kompas.com, Senin (13/1/2025).
Ade berujar langkah ini sejalan dengan fokus Presiden RI yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, dalam mengimplementasikan prioritas pada sektor pendidikan.
Sayangnya, video dari murid SD yang duduk di teras cerita berisi bahwa orangtua murid sering menunggak pembayaran SPP.
Ketua Yayasan Buka Suara
Sekarang Kepala Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan mengatakan siswa bernama Mahesa itu sudah diberi dua keistimewaan oleh pihak sekolah.
Dikatakan Ahmad Parlindungan, Kamelia sebagai ibu dari Mahesa menitipkan 2 orang anaknya di Yayasan Abdi Sukma, yaitu kelas 1 dan kelas 4.
Menurut Ahmad Parlindungan, sekolah Abdi Sukma sejak dahulu fokus membantu anak-anak dari masyarakat kurang sejahtera.
“Saya ingin berharap, setiap anak yang datang ke sekolah ini akan menjadi orang berbakti, hari esok, kharisma.
Kedua, pihak sekolah memberikan kesempatan kepada anak-anak Amelia untuk mendapatkan beasiswa PIP dari pemerintah.
Ahmad Parlindungan mengatakan, Amelia telah menerima beasiswa sejak April 2022 untuk membayar tiket sekolah anaknya.
Jadi Ahmad Parlindungan heran mengapa Amelia belum melunasi utang anaknya meskipun sudah menerima bayaran lebih besar dari biaya sekolah anaknya.
Biasanya, SPP pendidikan wajib dibayarkan sebesar Rp360 ribu untuk satu anak.
Sementara itu, beasiswa PIP yang diterima anak-anak Amelia sebesar Rp 450 ribu.
Kami juga mencari sumber dana untuk membantu orang tua itu membayar SPP anak. Siswa kami ada 131 orang. Kami dapat memperoleh PIP sebanyak 97 orang termasuk ibu Amelia. Anaknya (Amelia) mendapatkan PIP sebanyak Rp450 ribu per tahun, dan pada tahun 2024 ini ibu itu sudah menerimanya di bulan April. Tetapi dia tidak mau membayar uang sekolah (anak). Kami juga tidak tahu apa yang terjadi, pungkas Ahmad Parlindungan.
Berhubung demikian, Ahmad Parlindungan merasa kecewa karena sekolahnya menjadi viral.
Terlebih dari itu, menurut Ahmad Parlindungan, guru-guru di sekolahnya yang gajinya rendah sekarang banyak dibully lagi padahal tidak ada kesalahan apa-apa.
“Sekolah ini semula untuk tujuan sosial, namun kami yang tersinggung. Guru-guru kami banyak yang dibully. Guru kami merasa sedih. Mereka hanya mendapatkan gaji sekitar Rp380 ribu hingga Rp600 ribu perbunsih. Mereka yang telah setia bekerja. Dengan kejadian ini viral, mereka (guru bilang) ‘enak ya kalau sudah viral, sebentar saja dapat uang’,” kata Ahmad Parlindungan.
Klarifikasi Kepala Sekolah
Diinformasikan oleh kepala sekolah bahwa siswa yang menunggak biaya SPP dikesampingkan untuk belajar di lantai.
Kepala Sekolah Abdi Sukma, Juli Sari, menjelaskan bahwa tindakan guru yang menghukum AM, siswa kelas IV SD Abdi Sukma, Medan, untuk belajar di lantai karena menunggak SPP (Sumbangan Pembantu Pemerintah) adalah inisiatif dari pribadi guru tersebut.
Juli menegaskan bahwa yayasan tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang memprediksi siswa yang belum membayar SPP tidak boleh duduk di kelas.
Inisiatif wali kelasnya membuat aturan sendiri di kelasnya bahwa kalau anak tidak ada menerima raport (karena bunga sulang SPP), tidak boleh menerima pelajaran dan mendudukkan siswa tersebut di lantai saat pelajaran berlangsung, tanpa kompromi dengan pihak sekolah,” katanya, Jumat (10/1/2025) dikutip dari Kompas.com.
Siswa itu mengakui belum membayar SPP dan karena itu belum bisa menerima raport.
Tetapi, perangkat buatan Otomatis masih bisa untuk mengikuti kelas dalam.
“Sebenarnya anak itu tidak menerima rapor karena belum melunasai SPP. Tapi tidak jadi masalah sebenarnya dan tetap bisa mengikuti pelajaran,” katanya.
Sistem ini mengaku telah melakukan pemanggilan terhadap wali murid dan wali kelas secara langsung.
Dia pun meminta maaf kepada ibu dan ayah buah hati itu.
Untuk tindakan tegas terhadap wali kelas, kata Juli, sisi kanannya belum bisa memutuskan secara langsung.
Senin minggu depan, sekolah akan melakukan rapat dengan ketua yayasan dan bendahara untuk menetapkan sanksi kepada wali kelas tersebut.
