Kisruh Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Membuat Investor Kabur

Perbedaan pandangan antara Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakil Gubernur SF Hariyanto terkait defisit anggaran dan tunda bayar semakin memanas. Konflik internal di tubuh Pemerintah Provinsi Riau ini telah menimbulkan kebingungan publik dan mengancam masa depan perekonomian daerah.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Fuad Santoso, SH., MH., menekankan perlunya kedua pemimpin daerah tersebut untuk segera menyelesaikan perbedaan pandangan mereka. Fuad menilai jika isu ini tidak segera diselesaikan, masyarakat Riau akan menjadi korban utama.

Fuad menambahkan bahwa defisit anggaran yang terus berlanjut dapat merugikan pembangunan daerah dan membuat program strategis mandek. Ia khawatir hal ini akan merusak citra Riau sebagai daerah yang tidak stabil secara ekonomi dan politik.

Perbedaan pernyataan yang mencolok antara Gubernur dan Wakil Gubernur semakin memperumit situasi. Dalam rapat Forum Konsultasi Publik RPJMD pada 12 Maret 2025, Gubernur Abdul Wahid menyebutkan bahwa tunda bayar Pemprov Riau mencapai Rp2,2 triliun, sementara Wakil Gubernur SF Hariyanto membantah angka tersebut dan menyebut defisit sebesar Rp132 miliar.

Wahid bahkan menyatakan kesiapannya untuk memotong tunjangan ASN sebagai langkah darurat untuk menutupi defisit yang terjadi. Namun, Hariyanto menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan efisiensi besar-besaran dan berhasil menghemat dana yang cukup untuk menutupi defisit sebenarnya.

Ketidakjelasan ini membuat masyarakat Riau merasa bingung dan geram. Komite Nasional Pemuda Indonesia menilai bahwa polemik ini hanya menunjukkan ego politik dua pemimpin daerah yang enggan mengakui kesalahan masing-masing. Publik pun mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan kepentingan rakyat.

Fuad menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya mencari solusi atas perbedaan tersebut, bukan saling menyalahkan. Ia mengingatkan bahwa jika masalah ini tidak segera diselesaikan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan mulai tergerus.