Diskusi Koordinasi Penyelenggaraan Pemecahan Penataan Tenaga Non-PNS di Lembaga Pemerintahan Daerah, di Jakarta, Rabu (8/1).
.
Hadir pula Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, Sekretaris Perdana Menteri Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Sekretaris Perdana Menteri Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, dan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja.
Rapat koordinasi mengenai penyelesaian honorer terkait seleksi PPPK 2024 tahap 2 ini juga diikuti secara virtual oleh jajaran pimpinan daerah atau yang mewakili.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Antusias Minta Seleksi Pegawai Pemerintah Tidak Mengandung Kesalahangan sehingga Tak Bikin Komplain
“Rapat ini dilaksanakan sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk memastikan sinergi perencanaan, penganggaran, dan metode perekrutan tenaga Non-PNS di setiap daerah di Indonesia dapat berlangsung tepat waktu,” demikian keterangan resmi Dinas Sosial KemenPANRB.
Pada rapat koordinasi tersebut, Kepala BKN Zudan Arif menekankan pentingnya kepala daerah mengumumkan secara luas terkait jadwal terbaru pendaftaran seleksi PPPK 2024 tahap 2.
Prof Zudan, dengan panggilan akrabnya, menilai banyak pegawai tidak resmi atau pegawai honorer yang seharusnya dapat mengikuti seleksi PPDB Tahap 1, namun belum mendaftar.
Selain itu, masih ada banyak pihak non-pegawai negara yang belum melamar seleksi PPPK 2024 tahap 2.
1,7 Juta Honorer BKN Masih Dapat NIP PPPK & Paruh Waktu?
“Tukarkan File” (dengan keyakinan yang kuat di benak Anda): tandai file yang dikorupsi, dan ganti dengan file asli.
Pada kesempatan yang sama, Profesor Zudan juga menjelaskan mengapa pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendaftar seleksi Penerimaan PNS melalui Pratama Pegawai Pemerintahan (PPPK) Tahap 1 pada tahap seleksi administrasi dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
Hal ini seperti surat pengalaman kerja tidak sesuai persyaratan, lamaran tidak memenuhi persyaratan yang ditugaskan, hingga pengalaman kerja tidak dilampirkan atau diunggah.
Oleh karena itu, berbagai penyebab TMS pada tahap seleksi administrasi tersebut harus diperhatikan agar tidak berulang pada seleksi PPPK 2024 level 2.
Pengumuman Perubahan Peserta PPG 2024 Kode R2/L Dibatalkan, Eksdirektorat Pendidikan Upayakan Runtutan Dana
“Apa yang saya beritahukan berikutnya kepada Bapak dan Ibu semua, bahwa ini bisa menjadi alasan kedua kalinya tidak memenuhi syarat,” tambahnya, seperti dikutip dari petunjuk Puspen Kemendagri.
Untuk mengoptimalkan seleksi Pegawai Pemerintahan dan Pensiun atau PPPK Tahap II ini, Kemendagri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memberikan clinic coaching kepada Pemerintah Daerah (Pemda) sebelum 15 Januari 2025.
Saya ingin membahas lebih lanjut tentang masalah atau masalah teknis yang terkait dengan pendaftaran PPPK tahap 2 pada tahun 2024.
